JURNALPALOPO.com- Peran anggota DPRD Palopo dalam mengawal aspirasi dianggap lemah. Hal ini dilontarkan PMII saat menyambangi Kantor DPRD, Selasa (30/06/20).
Aksi menuntut transparansi penggunaan anggaran Covid-19, merupakan kali kedua dilakukan PMII Cabang Palopo, setelah sebelumnya melakukan hal yang sama pada hari, Senin (29/06/20).
Baca Juga: Walikota ikuti Rapat Via Zoom, ini yang disampaikan Gubernur Sulsel
Selain menyorot tentang transparansi anggaran Covid-19, PMII juga meminta klarifikasi Dinas Perdagangan Kota Palopo terkait penjualan masker yang diduga dilakukan oknum ASN di Pusat Niaga Palopo (PNP).
Setelah bertemu Komisi III DPRD Palopo, Steven Hamdani dari Fraksi partai Golkar mengatakan, terkait persoalan penjualan masker pihaknya telah mengundang ke dinas terkait untuk memberikan klarifikasi.
"Kita sudah undang tapi Kadis Perdagangan dan Kepala PNP masih menunggu arahan dari Wali Kota Palopo,"jelas Steven.
Menanggapi hal tersebut, Jenderal Lapangan Natho Hisbullah mengatakan, kecewa dengan DPRD Palopo karena tidak mampu menghadirkan pihak eksekutif.
Baca Juga: Mengulik Kisah Dibalik Pedasnya Bakso Khas Dapur Umsy Palopo
Baca Juga: Toyota Alphard Via Vallen Dibakar OTK, Pelaku Diamankan Polisi
"DPRD hari ini sangat lemah, menghadirkan sekelas Kepala Dinas saja mereka tak mampu,"terang Natho saat konfirmasi.
Aksi ini akan terus berlanjut, hingga ada titik terang tentang anggaran transparansi alokasi Covid-19 kepada masyarakat. Selain itu, DPRD Kota Palopo juga didesak secepatnya membentuk tim khusus dalam mengawasi anggaran Covid-19.***