Walikota ikuti Rapat Via Zoom, ini yang disampaikan Gubernur Sulsel

- 30 Juni 2020, 19:16 WIB
Walikota Palopo. /Humas Pemkot Palopo/Tami Humas

JURNALPALOPO.com - Walikota Palopo, Drs. HM. Judas Amir, MH bersama unsur Forkopimda mengikuti Rapat Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Daerah penanganan covid-19 se-Sulawesi Selatan tahun 2020 diruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Walikota Palopo.

Rapat yang berlangsung melalui Via Zoom ini dirangkaikan pula dengan penandatanganan MOU perjanjian kerjasama antara pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tentang masalah hukum bidang perdata dan tata usaha.

Penandatanganan MOU sebagai ikhtiar bersama untuk mengelola aset daerah dengan profesional dan integritas. Selasa, 30 Juni 2020.

Baca Juga: KPA Angker SWG Palopo Galang Dana untuk Warga Terdampak Longsor

Dikutip JURNALPALOPO.com dari Humas Pemkot Palopo, Satgas wilayah VIII tim koordinasi pencegahan KPK RI, Dian Patria menyampaikan kondisi pandemik sekarang merupakan tantangan yang sangat berat bagi semua negara, bukan hanya bagi Negara Republik Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai daerah merupakan garda terdepan untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat.

"Pandemik ini juga berdampak luas pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, sampai saat ini tidak ada yang bisa memperkirakan Sampai kapan pandemic ini akan berakhir Karena vaksin untuk pencegahan sampai saat ini belum ditemukan" ujar Dian.

Lanjutnya, selain terhadap keuangan negara pandemic ini juga memberikan dampak yang langsung terhadap masyarakat seperti mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa warga masyarakat dan menghantam perekonomian dan meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat.

"Aset daerah pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus dikelola dengan tepat profesional dan dan bebas dari kebocoran untuk menjamin keberlangsungan keberlangsungan keuangan," jelas Dian.

Baca Juga: Sekda Buka Pelatihan Pengolahan Coklat Bagi IKM Kota Palopo

Lebih lanjut disampaikan Dian, untuk mengelola semua ini tentunya diperlukan kolaborasi pemerintah tidak mungkin bisa melakukannya sendiri butuh dukungan dari berbagai pihak dan hari ini juga telah dilakukan perjanjian antara pemerintah dengan Kejaksaan tinggi.

Halaman:

Editor: Gunawan Bahruddin


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X