Network
JURNALPALOPO.com - Walikota Palopo, Drs. HM. Judas Amir, MH bersama unsur Forkopimda mengikuti Rapat Pengawasan Daerah Akuntabilitas Percepatan Daerah penanganan covid-19 se-Sulawesi Selatan tahun 2020 diruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Walikota Palopo.
Rapat yang berlangsung melalui Via Zoom ini dirangkaikan pula dengan penandatanganan MOU perjanjian kerjasama antara pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tentang masalah hukum bidang perdata dan tata usaha.
Penandatanganan MOU sebagai ikhtiar bersama untuk mengelola aset daerah dengan profesional dan integritas. Selasa, 30 Juni 2020.
Baca Juga: KPA Angker SWG Palopo Galang Dana untuk Warga Terdampak Longsor
Dikutip JURNALPALOPO.com dari Humas Pemkot Palopo, Satgas wilayah VIII tim koordinasi pencegahan KPK RI, Dian Patria menyampaikan kondisi pandemik sekarang merupakan tantangan yang sangat berat bagi semua negara, bukan hanya bagi Negara Republik Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai daerah merupakan garda terdepan untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat.
"Pandemik ini juga berdampak luas pada sendi-sendi kehidupan masyarakat, sampai saat ini tidak ada yang bisa memperkirakan Sampai kapan pandemic ini akan berakhir Karena vaksin untuk pencegahan sampai saat ini belum ditemukan" ujar Dian.
Lanjutnya, selain terhadap keuangan negara pandemic ini juga memberikan dampak yang langsung terhadap masyarakat seperti mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa warga masyarakat dan menghantam perekonomian dan meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat.
"Aset daerah pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus dikelola dengan tepat profesional dan dan bebas dari kebocoran untuk menjamin keberlangsungan keberlangsungan keuangan," jelas Dian.
Baca Juga: Sekda Buka Pelatihan Pengolahan Coklat Bagi IKM Kota Palopo
Lebih lanjut disampaikan Dian, untuk mengelola semua ini tentunya diperlukan kolaborasi pemerintah tidak mungkin bisa melakukannya sendiri butuh dukungan dari berbagai pihak dan hari ini juga telah dilakukan perjanjian antara pemerintah dengan Kejaksaan tinggi.
"kolaborasi yang dilakukan dengan antara Pemda dengan kejaksan Negeri seperti 2019 ada penyelamatan aset Stadion Mattoangin Stadion Barombong ikb seharian Sidrap ikb jampue baru dipertahankan dan ditingkatkan di 2020".
Sementara itu, hadir pula dalam pertemuan via zoom Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.agr.
Gubernur menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan tinggi dan jajarannya yang telah banyak membantu pemerintah dalam penanganan aset yang bermasalah.
Baca Juga: Mengulik Kisah Dibalik Pedasnya Bakso Khas Dapur Umsy Palopo
"Kolaborasi ini dapat menyelamatkan aset milik pemerintah seperti stadion mattoanging
Fasum dan fasos di Jalan Metro Tanjung Gedung Juang 45 dan masih banyak," ujar Nurdin.
Nurdin juga menyampaikan apresiasinya kepada Kasatgas KPK wilayah VIII yang tidak henti-hentinya mendampingi pemerintah provinsi SulSel dengan program pembenahan aset daerah dan aspek pencegahan tindak pidana korupsi sehingga aset pemerintah dapat tertata dengan baik dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah.
Penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi SulSel dan Kepala Kejaksaan Tinggi SulSel yang di saksikan oleh kasatlas sulsel dan seluruh kordinasi, dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Kejaksaan Tinggi ke pemerintah Provinsi selanjutnya Pemerintah Provinsi SulSel ke Kejaksaan Tinggi SulSel.
Tampak hadir mengikuti rapat via zoom tersebut diantaranya Pangdam XIV Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Andi Sumangerukka, S.E., M.M., Kepala Kepolisian Daerah SulSel, Irjen Pol Drs. Mas Guntur Laupe, SH, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi SulSel, DR. Firdaus Dewilmar, SH., M.Hum., Sekretaris Daerah SulSel, DR Abdul Hayat Gani, M.Si., dan pejabat lainnya.***
Baca Juga: Via Aplikasi goKampus Berbagi Tips Agar Siswa Sukses Menjalani Seleksi SBMPTN
