Network
JURNALPALOPO - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa, 2 Februari menggelar konferensi pers melalui tayangan virtual dalam kanal YouTube Agus Yudhoyono yang membahas tentang sejumlah agenda penting.
Dalam konpers tersebut, AHY mengejutkan masyarakat Indonesia dengan menyebut bahwa ada gerakan politik yang ingin mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat.
Politisi Partai Demokrat, Andi Arief pun turut bersuara terkait pemberitaan yang menjadi perbincangan publik saat ini.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Kenali Diri Sendiri dari Gambar yang Pertama Muncul di Benak Anda
Melalui akun Twitter pribadinya @Andiarief__, ia menuliskan jika banyak pihak yang menanyakan pada dirinya soal siapakah pihak yang ingin mengambil alih kepemimpinan AHY.
“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat,” cuit Andi Arief yang dikutip Jurnal Palopo.
Secara gamblang ia menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai salah satu orang dekat Jokowi yang ingin mengambil alih kekuasaan AHY di Partai Demokrat.
“Jawaban saya KSP Moeldoko,” lanjutnya dalam cuitan yang sama.
Baca Juga: 5 Kesalahan Manajemen Keuangan yang Menghabiskan Uang Anda
Dalam cuitannya, Andi Arief juga menjelaskan mengapa dirinya menuding Moeldoko sebagai pihak yang ramai dibicarakan itu.
“Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” ujar Andi Arief.
Seperti diketahui, AHY memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya.
“Yakni tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa,” katanya.
Baca Juga: Kuasai Narkoba Jenis Sabu Dua Pemuda Diciduk Polres Palopo, Salah Satunya Warga Tana Toraja
Hal tersebut, kata putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini dapat mengancam kedaulatan Partai Demokrat.
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron juga ikut angkat bicara terkait isu adanya upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Herman Khaeron mengatakan, permasalahan yang terjadi di Partai Demokrat disebabkan karena ada pihak eksternal yang ambisius menjadi Capres 2024.
"Dinamika internal Partai Demokrat karena ada pihak eksternal yang ambisius jadi calon presiden 2024, konon dapat restu Pak Lurah, siapkan uang unlimited, gunakan kader internal berencana ambil paksa Partai Demokrat," kata Herman Khaeron, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @akang_hero, Selasa, 2 Februari 2021.
Baca Juga: Ingin Makin Dicintai Pasangan Anda? 3 Kata-kata yang Perlu Didengar Pria dari Wanita Setiap Hari
Herman Khaeron pun mengingatkan Moeldoko untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki sikap dan etika yang baik.
"Menjadi pemimpin harus memiliki attitude, moral, dan etika yang baik," ujarnya.
Herman Khaeron lantas meminta Moeldoko untuk tak berbohong lagi.
Pasalnya, Moeldoko menyebut isu kudeta Partai Demokrat yang ikut menyeret namanya itu bermula dari beredarnya foto-foto dirinya dengan sejumlah orang yang pernah berkunjung ke rumahnya.
Baca Juga: Diet Terbaik untuk Pemalas, Cara Menurunkan 1-2 kg per Minggu dengan Mudah
Namun, Herman Khaeron mengklaim bahwa pihaknya memiliki berita acara pengakuan para kader Demokrat yang pernah bertemu Moeldoko.
"Kami ada berita acara pengakuan para kader yang bertemu sampeyan, jangan menambah masalah dengan berbohong," ujar Herman Khaeron.
Lebih lanjut, Herman Khaeron menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi banyak masalah di Indonesia, untuk itu dia meminta semua pihak untuk tak menambah lagi masalah baru.
Apalagi menurutnya, Indonesia ini milik rakyat, dan Indonesia bukan kerajaan yang harus patuh pada setiap titah raja.
Baca Juga: Jangan Menyentuh Bagian Tubuh dengan Tangan Kosong, Jika Tak Ingin Fatal Bagi Kesehatan
"Terlalu banyak masalah negeri ini, janganlah terus ditambah masalahnya. Negara ini milik kita bersama, bukan milik presiden, bukan milik DPR, juga bukan milik partai, tapi milik rakyat. Kita bukan negara kerajaan yang manut dan patuh titah raja, tetapi menjalankan amanah rakyat," tuturnya.
Herman Khaeron pun mengingatkan para wakil rakyat untuk fokus bekerja demi kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi atau golongan.
"Indonesia adalah negara Demokrasi, sebagaimana dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 (amendemen) berbunyi, 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD'. Jadi, wakil rakyat bekerja untuk rakyat bukan untuk pribadi dan golongan. People firts," kata Herman Khaeron.
Sebelumnya, KSP Moeldoko menanggapi isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan pihak Istana Kepresidenan.
Baca Juga: Ini Pasangan Zodiak yang Tanpa Malu Berbohong Satu Sama Lain, Capricorn dan Aries
"Poin pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan. Sekali lagi jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu pak Jokowi, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP. Moeldoko," ujar Moeldoko dikutip dari Antara.
Dia mengatakan jika memang beberapa kali banyak tamu yang berkunjung ke kediamannya. Sebagai mantan Panglima TNI, ia terbuka kepada siapa pun yang ingin bertemu, tanpa memberikan batas.
"Kepada siapa pun, apalagi di rumah ini. Terbuka 24 jam dengan siapa pun. Mereka datang berbondong-bondong, ya kita terima," ucap Moeldoko menjelaskan.
Moeldoko tidak menyebutkan siapa yang datang ke kediamannya. Namun ditengarai pihak yang sempat datang menemuinya merupakan orang-orang yang disebut AHY sebagai pelaku gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Demokrat.
Baca Juga: Tes Psikologi: Apa yang Dilihat pada Gambar dengan Ilusi Optik akan Menceritakan Tentang Anda
"Dari obrolan, saya biasa mengawali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Kemudian, mereka 'curhat' situasi yang dihadapi, ya gua dengerin aja. Berikutnya ya udah dengerin aja. Saya sebenarnya prihatin gitu ya dengan situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," ujarnya.
Kemudian, kata Moeldoko, muncul isu pengambilalihan kepemimpinan Demokrat.
"Kemudian muncul isu itu. Mungkin dasarnya foto-foto ya. Orang ada dari Indonesia timur dari mana-mana datang ke sini kan kepingin foto sama gua. Sama saya. Ya saya terima aja apa susahnya.
"Itu lah menunjukkan seorang jenderal tidak punya batas dengan siapa pun. Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya tidak keberatan," tutur-nya menjelaskan.
Moeldoko kemudian memberikan sebuah saran dengan mengatakan jika menjadi seorang pemimpin seseorang harus kuat dan tidak mudah terombang-ambing.
"Berikutnya saran saya. Menjadi seorang pemimpin harus kuat, jangan mudah 'baperan', mudah terombang-ambing dan seterusnya. Kalau anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kali ya. Begitu. Selanjutnya kalau ada istilah kudeta, kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," kata Moeldoko kemudian menutup keterangan pers-nya tanpa tanya jawab dengan media.***
