Network
"Partai Demokrat tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun," jelasnya.
AHY juga sebelumnya menjelaskan jika gerakan tersebut di inisiasi oleh lima kader aktif dan mantan kader PD sendiri.
Meski begitu, AHY tidak menyebut secara gamblang nama-nama kader yang dimaksud.
"Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," tuturnya.
Baca Juga: Pertama Divaksinasi di Kota Palopo, RMB: Ini Ikhtiar untuk Menanggulangi Penyebaran Virus Corona
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," sambungnya.
Dalam keterangannya, AHY juga mengatakan sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Jokowi soal keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan PD.
"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.
Pengiriman surat konfirmasi itu kata dia berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya, tentang gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan.
Baca Juga: Miliki Banyak Manfaat, Begini 5 Alasan Mengapa Tertawa Benar-Benar Obat Terbaik
