Network
JURNALPALOPO - Pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebutkan Presiden Jokowi akan disuntik vaksin bersama dengan masyarakat mendapat tanggapan beragam.
Luhut mengatakan bahwa kalau Jokowi mau disuntik hari ini pun juga bisa, tetapi yang bersangkutan tentu tidak mau karena akan melanggar aturan serta dianggap ingin duluan sendiri.
"Kalau presiden mau disuntik duluan hari ini juga bisa, tetapi presiden tidak mau. Nanti dibilang mau presiden sendiri duluan, atau melanggar aturan," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Sabtu, 12 Desember 2020 kemarin.
Baca Juga: Apa Sisi Negatif Tanda Zodiak Anda? Seperti Leo yang Cenderung Sombong
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi hal tersebut dengan mengatakan seharusnya seorang pemimpin dapat memberikan contoh.
"Kalau perkara enak memang haram pemimpin yang divaksin terlebih dulu, tapi kalau perkara yang meragukan ya pemimpinnya harus memberikan contoh," ucapnya.
Selain Presiden, dua orang dekat Jokowi yang menurut Refly Harun belum mau disuntik vaksin adalah Menteri BUMN, Erick Tohir dan mungkin juga Luhut Binsar Pandjaitan.
"Yang pasti Presiden Jokowi pun tidak mau, mungkin Luhut gak mau juga, tapi yang jelas yang sudah tidak mau yaitu Presiden Jokowi dan Erick Thohir sebagai menteri BUMN," tuturnya.
Baca Juga: Kepribadian Cacat Anda Bisa dilihat Dari Simbol Mana yang Anda Pilih
Ia mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat akan muncul jika presidennya disuntik terlebih dahulu dan baik-baik saja.
Refly Harun juga membeberkan perdebatan vaksin Covid-19 yang saat ini menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
Ada tiga penyebab perdebatan menurut Refly. Pertama adalah soal keampuhan, kedua soal bahan-bahan pembuat vaksin dan ketiga adalah bahwa vaksin Covid-19 terkait dengan uang besar.
"Pertama adalah soal keampuhannya, apakah vaksin itu betul-betul ampuh dan tidak menyebabkan efek sampingan, bahkan penyakit lain," ucapnya.
Baca Juga: Cermin yang Anda Sukai Bisa Menunjukkan Bagaimana Kepribadian Anda di Mata Orang
"Kedua adalah ingredients-nya, apakah bahan-bahannya berasal dari sumber-sumber yang halal, karena ini vaksin dari China ya," ucapnya di kanal YouTube Refly Harun, Minggu, 13 Desember 2020.
"Yang ketiga adalah bisnis vaksin itu sendiri, ini huge money, banyak orang yang mengatakan bahwa bisnis vaksin ini yang menyebabkan kemudian cerita Covid-19 ini terus akan berulang," tuturnya.
"Kadang-kadang kita bingung juga, ada yang meninggal, ada yang kayak OTG seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernurnya," sambung Refly.
Oleh karena itu, Refly Harun membeberkan skema siapa saja yang terlebih dahulu disuntik vaksin Covid-19.
Baca Juga: Tes IQ: Asah Otak Anda dengan Memecahkan Teka Teki di Bawah Ini, Hanya Memindahkan Batang Korek
"Kita berharap yang divaksin duluan, biar pejabatnya tidak kena, ya presiden dulu, kedua wakil presiden, ketiga menteri-menteri koordinator, keempat menteri-menteri bersama dengan ketua-ketua lembaga negara," ucapnya.
"Saya kira kalau mereka sama-sama divaksin terlebih dahulu dan rakyat melihat, dan mereka baik-baik saja, barulah saya kira masyarakat atau rakyat akan percaya bahwa vaksin ini ampuh, dan tidak memunculkan efek samping," tutup Refly Harun.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ansory Siregar mengusulkan agar pejabat tinggi negara dan wakil rakyat yang duduk di MPR RI dan DPR RI divaksin terlebih dahulu.
Usulan ini ia sampaikan saat rapat kerja dengan pemerintah via daring di Jakarta tanggal 10 desember 2020.
Baca Juga: Kuis: Temukan Keinginan Tahun Baru Anda dengan Memilih Bola Salju Favorit Pada Gambar
Usulannya disampaikan dengan alasan agar polemik di masyarakat perihal khasiat dan efek vaksin tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh para petinggi negara.
Dia juga menambahkan argumentasinya dari sisi jumlah ketersediaan vaksin yang ada.
Dia mengatakan bahwa jumlah vaksin yang datang awal sebanyak 1,2 juta sedangkan jumlah pejabat negara tidak lebih dari 4.000 orang. sehingga pejabat yang divaksin jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan ketersediaan vaksin yang sudah ada.
"Supaya tidak ada pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana kalau pejabat-pejabat yang divaksin lebih dulu? Pejabat negara tidak lebih dari 4.000 orang, termasuk sedikit dibandingkan jumlah vaksin 1,2 juta yang sudah datang," kata Anshory dalam rapat kerja dengan pemerintah, Kamis 10 Desember 2020.
Baca Juga: Anda Cidera Saat Berolahraga! Coba Tips Berikut Ini, Salah Satunya Kompres dengan Es Batu
Usulannya tidak hanya untuk pejabat negara, Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengusulkan para tokoh masyarakat, tokoh agama sehingga akurasi vaksin dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
Usulan diharapkan bisa disampaikan ketika nantinya ada rapat bersama presiden sambil menunggu keluarnya izin penggunaan vaksin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Mohon disampaikan kalau ada rapat dengan presiden. Pejabat dan tokoh-tokoh didahulukan agar masyarakat bilang pemimpin kami tidak ragu, maka kami ikuti," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah berencana menyediakan tiga juta dosis vaksin yang pada tahap pertama akan diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Temukan Kepribadian Anda Berdasarkan Bulan Kelahiran, Apakah Sosok Jujur, Egois, atau Peramah?
"Hal itu sesuai dengan rekomendasi Indonesia Technical Advisory Group for Imunitation dan WHO SAGE. Bila ketersediaan vaksin terbatas di awal, maka sasarannya adalah kelompok berisiko," katanya.
Terawan mengatakan Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang akan disuntikkan kepada para tenaga kesehatan di Jawa dan Bali. Jawa dan Bali dipilih vaksinasi tahap pertama karena memiliki populasi penduduk yang lebih besar dan kasus positif yang tinggi.
Sementara 1,8 juta dosis vaksin yang datang tahap kedua akan diberikan kepada para tenaga kesehatan di luar Jawa dan Bali.***
