Network
JURNALPALOPO.COM- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun 2020, di Kota Makassar kembali disorot warga. Kali ini, puluhan masyarakat melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) mendesak Plt Kepala Dinas Pendidikan, A. Amaliah dan Ketua Panitia PPDB Kota Makassar, Ahmad Hidayat untuk bertanggungjawab atas kekacauan pelaksanaan PPDB Online Tahun 2020.
Ado yang merupakan koordinator aksi mengatakan, PPDB Online SD-SMP merupakan potret buruknya pengelolaan dalam institusi pendidikan.
Baca Juga: Reuni BBB, Personilnya Hadir Tanpa Terkecuali Termasuk Laudya Cintya Bella
Baca Juga: Kebijakan KKP Membuka Keran Ekspor Benih Lobster Mendapat Dukungan DPR RI
Baca Juga: Dalam Penguasaan Miras, Pemuda di Luwu Utara Amuk Mobil yang Melintas Menggunakan Parang
Hal ini membuat resah para orang tua calon siswa. Pasalnya sistem aplikasinya dapat diatur sedemikian rupa dan dapat merugikan masyarakat.
"Kami punya bukti bahwa panitia telah melakukan dugaan perbuatan pemalsuan data serta pelanggaran UU ITE pada penerimaan siswa baru," terangnya.
Pada 2 sekolah kami temukan terdapat sekitar 6 siswa yang telah mendaftar tanggal 30 Juni 2020. Padahal pembukaan pendaftaran berlaku 1 Juli 2020 dan kami ajukan protes tanggal 3 Juli 2020.
"Anehnya 6 siswa yang telah mendaftar tanggal 30 Juni, kembali muncul terdaftar tanggal 1 Juli 2020,"jelas Ado.
Baca Juga: Alih-alih Ingin Melanjutkan Pendidikan, Warga Lutra Terkonfirmasi Positif Covid-19
Baca Juga: Terkait Penanganan Covid-19 di Luwu, Gubernur Sulsel Instruksikan Buat Perbup
Baca Juga: Sungai Bua Meluap, Tiga Desa di Kabupaten Luwu Ikut Teredam Banjir
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang juga selaku Ketua Panitia PPDB Online mengatakan, bahwa munculnya nama tersebut dikarenakan aplikasi yang masih dalam uji coba.
"Ini aplikasi baru dan masih dalam tahap uji coba dulu,"tegas Ahmad Hidayat.
Munculnya 6 nama ini juga turut dibenarkan Plt Kepala Dinas Pendidikan, A. Amaliah. Betul ada pendaftar pada tanggal 30 Juni 2020. Tapi itu pada saat aplikasi dicoba.
"Saya pertaruhkan jabatan saya bila ada unsur KKN dalam PPDB tahun ini,"tegasnya.
Massa yang tak puas dengan penjelasan tersebut, menyerukan agar Plt Kadis Pendidikan mundur dari jabatannya bersama Ketua PPDB Online Tahun 2020.***
