Network
JURNALPALOPO. COM- Diskusi antara mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Wali Kota Palopo, tentang transparansi penggunaan anggaran Covid-19, tidak menemui titik terang.
Dalam diskusi ini, Wali Kota Palopo menghadirkan organisasi kemahasiswaan dan badan legislatif Kota Palopo untuk membahas penggunaan anggaran Covid.
Ditengah diskusi, mahasiswa menanyakan tentang sumber dan realisasi anggaran penanganan Covid-19, yang jumlahnya mencapai 17,9 M (APBD).
Baca Juga: Hiraukan Pandemi Covid-19, Bos-Bos BUMN Ini Bersuka Ria, Bagaimana Respon Erick Tohir
Baca Juga: Aktor Ternama Bollywood Amitabh Bachchan dan Putranya Positif Virus Corona
Baca Juga: Neco Jaya Club Palopo, Resmikan Aula Latihan untuk Mengasah Potensi Atlit
Baca Juga: PMII Mengecam Sikap Kasatpol PP Palopo yang Lontarkan Kata Provokasi pada Mahasiswa
Anggaran ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu, penanganan dampak Kesehatan sebesar Rp. 10.908.751.000, penanganan dampak ekonomi Rp. 5.398.100.000 dan penyediaan jaringan pengamanan sosial sebesar Rp. 1.630.400.000.
Namun hingga kini total anggaran yang telah terealisasi hanya mencapai Rp. 3.644.400.000. Tentu ini masih sangat jauh dari angka 17,9 M.
Lebih lanjut mahasiswa mempertanyakan terkait rencana penganggaran senilai 17,9 M, dialokasikan kemana saja dan di peruntukkan untuk apa saja, ini perlu transparansi kepada publik.
Aswar Saputra selaku sekertaris umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Palopo mengatakan, kehadiran kami di kantor Wali kota, jum’at (10/07/20) lalu karena adanya undangan dari wali kota Palopo, perihal transparansi anggaran.
Baca Juga: Corona Membludak di Palopo, Ketua PMI Himbau Warga Patuhi Protokol Kesehatan
Baca Juga: Polres Cimahi Temukan Ladang Ganja di Kabupaten Bandung Seluas 1 Hektar
Baca Juga: Warganya Berada di Tingkok, AS : Kalian harus Ekstra Waspada
Baca Juga: Rapid Test Mandiri RSUD Sawerigading Palopo Dihentikan, Penyebab Belum Diketahui
Menurutnya dalam anggaran penanganan Covid 19, juga ada Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBN dan itu di peruntukkan untuk penanganan covid di masing-masing kelurahan.
“ Dana DAU yang bersumber dari APBN ini diperuntukkan untuk penanganan covid-19 di masing-masing kelurahan, pertanyaannya adalah anggaran dari APBD senilai 17,9 M itu diperuntukan untuk apa saja,"jelasnya.
Harapan kami pada saat berdiskusi dengan wali kota palopo adalah penjelasan terkait rencana atau penggunaan anggaran, yang di jelaskan berdasarkan proporsinya masing-masing.
"Dana APBN digunakan untuk apa saja, dan APBD apa saja item-item yang masuk kedalam tiga bagian yang di maksud tadi," beber Aswar Saputra.
Baca Juga: Demokrat Tanggapi Dingin Isu AHY Masuk Kabinet
Baca Juga: Sawedi Muhammad Usulkan Pemberian Saham PT. Vale Kepada Masyarakat di Lingkar Tambang
Baca Juga: Kasus Positif Virus Corona Palopo kembali Bertambah Tiga, Total ada 31 Kasus
Baca Juga: Kemenkumham Provinsi Sulsel Tinjau Lokasi Pembangunan Lapas Kelas II Belopa di Desa Balubu
Lebih lanjut menurut Aswar, nyatanya pertanyaan - pertanyaan di atas tidak terjawab oleh Wali Kota Palopo. Justru hal ini diserahkan sepenuhnya kepada DPRD kota palopo.
"Namun, pada saat anggota DPRD ingin memberikan pernyataan selalu di potong pembicaraannya oleh wali kota jadi kesempatan untuk membeberkan transparansi tidak ada,"ungkapnya.
Selain itu dalam diskusi transparansi anggaran kita tidak melihat satu pun SKPD yang diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan realokasi anggaran.
"Seharusnya juga di hadirkan SKPD yang terkait untuk membantu wali kota palopo memberikan penjelasan mengenai pelaksanaannya,"pungkas Aswar Saputra.
Baca Juga: Juventus Bermain Imbang 2-2 dengan Atalanta, Ronaldo Cetak Dua Gol Penalti
Baca Juga: Liverpool Bermain Imbang di Anfield, Robertson Cetak Gol Tunggal
Baca Juga: Virus Corona Bombardir Palopo, Ishaq Iskandar: Masuk Palopo Wajib Perlihatkan Hasil Rapid Test
Baca Juga: Seruduk Kantor Wali Kota Palopo, PMII Tuntut Transparansi Anggaran Covid-19 yang Mencapai 31 M
Dalam pemberitaan sebelumnya "Tindak Lanjut Tuntutan Mahasiswa, Wali Kota Palopo Ajak Diskusi" Wali Kota Palopo, HM. Judas Amir mengatakan, pihaknya sudah mengelola dana penanganan Covid-19, sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus bertanggung jawab kepada DPRD Palopo.
"Dalam bentuk pertanggung jawaban sudah diserahkan kepada DPRD, sehingga data yang ada di DPRD itulah yang kami pegang juga,"ucap HM. Judas Amir.***
