Network
JURNAL PALOPO- Konflik antara Demokrat kubu Kongres Luar Bisa (KLB) dan Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali memanas usai Demokrat yang dipimpin Moeldoko mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Demokrat kubu AHY menilai jika gugatan yang dilayangkan Moeldoko kepada Menkumham Yasonna Laoly itu sangat memalukan, pasalnya Moeldoko adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Tak hanya itu, Demokrat kubu AHY juga menyebut jika gugatan yang dilayangkan Moeldoko mencerminkan ketidakpeduliannya dalam membantu Presiden Jokowi, yang saat ini fokus menghadapi lonjakan kasus pandemi Covid-19.
Baca Juga: Demokrat KLB Deli Serdang Ajukan Gugatan, Wasekjen Demokrat Versi AHY: Moeldoko Lepas Kendali
Dikutip Jurnal Palopo dari website resmi demokrat.or.id, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra merincikan tiga hal memalukan yang ditunjukkan Moeldoko setelah menggugat Menkumham.
Pertama, Herzaky menilai jika saat ini Presiden Jokowi dan pemerintah sedang fokus mengatasi puncak Covid-19 gelombang kedua, yang kian melonjak dengan rekor kematian sejak awal pandemi Maret 2020 lalu.
"Dalam kondisi genting ini, sepatutnya KSP Moeldoko juga fokus membantu Presiden. Gugatan KSP Moeldoko malah memecah fokus tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat yang digaji negara, untuk ambisi politik pribadinya," tutur Herzaky.
Kedua, Herzaky menambahkan dengan Moeldoko menggugat Menkumham yang memutuskan hasil KLB atas nama pemerintah, hal itu justru menunjukkan ketidakpatuhan pada hukum dan sekaligus ketidakkompakan diantara para pembantu Presiden.
Baca Juga: Ajukan Gugatan Ke PTUN, Demokrat Kubu Moeldoko Beberkan Alasan Hukum Harus Disahkan
