Network
JURNALPALOPO.COM - Tarif parkir di RS Regional Sulawesi Barat (Sulbar) berpolemik, Komisi Dagang Indonesia (Kadin) angkat bicara.
Tarif parkir RS Regional Sulbar yang dinilai membebani keluarga pasien mendapat penolakan sejumlah pihak. Salah satunya dari HMI Cabang Manakarra.
Sehingga, HMI Cabang Manakarra meminta tarif parkir RS Regional Sulbar dikurangi.
Baca Juga: Indahnya Berbagi di Bulan Ramadhan
Bahkan, polemik tarif parkir RS Regional Sulbar tersebut sampai ke DPRD Sulbar.
Polemik tersebut pun ditanggapi, Wakil Ketua Bidang Investasi dan Pembangunan Wilayah, Kadin Sulbar, Hasrat Lukman.
Hasrat Lukman mengungkapkan, Sulbar sangat membutuhkan investasi.
"Kita kayaknya mundur dalam ber Sulbar kalau pikiran kita hal-hal seperti ini, itu selalu kita mau protes," kata Hasrat Lukman, Selasa, 18 Maret 2023.
Baca Juga: Ngabuburit Kapolres Palopo di Bekas Warung Ballo, Puluhan Anak Jalan Rusa Ikut Nimbrung
Dia mengaku, kaget setelah mendengar adanya protes terhadap tarif parkir di RS Regional Sulbar.
Padahal menurutnya, tarif yang diberlakukan PT Indika Putra Persada sebagai pihak ketiga atau pengelola parkir RS Regional Sulbar, sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Direktur (Perdir).
"Salah satunya untuk menertibkan parkir, apalagi biasa parkir ini adalah hal utama yang perlu ditertibkan terutama masalah keamanan, ketertiban, termasuk kesemberawutan. Ya memang harus ditangani secara profesional," katanya.
Bahkan, kata Dia, sistem parkir yang diterapkan di RS Regional Sulbar sudah mulai modern.
Baca Juga: HORE! Piala Dunia U-20 Tetap Dilaksanakan di Indonesia, Begini Penjelasan Dari Orang FIFA
"Dan salah satu yang kita lihat yang sudah mulai agak-agak moderen, agak bagus adalah di RS Regional Sulbar," ujar Hasrat Lukman.
Hasrat Lukman pun yakin, dengan sistem parkir yang ada di RS Regional Sulbar, jika diterapkan di setiap tempat umum di Mamuju, akan berdampak baik pada perkembangan daerah.
"Katanya kita ini mau format Mamuju sebagai sebuah kota. Ya, kota itu atau kota madia itu, salah satu hasil utama itu adalah dari jasa," ujarnya.
"Dan mestinya ini kalau saya, semua yang ada, mulai dari mall dan tempat-tempat keramaian termasuk warkop di kota Mamuju ini, harus memang ditertibkan. Jadi, kelola lah parkir itu secara profesional," imbuhnya.
Baca Juga: Meski Loyal Terhadap PSM Makassar, Wiljan Pluim Dirumorkan Bakal Meninggal Juku Eja?
Terkait dengan hasil dari tarif parkir yang diperuntukkan bagi RS Regional Sulbar sendiri, sudah pasti ada landasan-landasannya.
"Kemudian kalau soal hitung-hitungannya tentu ada landasannya, ada pentolan aturan. Ya, salah satunya itu kalau ada Pergub atau ada Perdir yang disusun sedemikian rupa untuk tidak saling merugikan, terutama tenaga kerja, operasional, investasi orang dihitung baik-baik," tutur Hasrat Lukman.
Hasrat Lukman pun tidak mempersoalkan aksi protes yang dilakukan oleh HMI Cabang Manakarra.
"Namun ketika sudah diberi penjelasan itu tentang kajian-kajian, landasan-landasannya, itu tentu, mau tidak mau, ya adik-adik itu harus menerima," pungkasnya.
Baca Juga: PANAS !!! Rumor Transfer Liga 1, Persita Tanggerang Bidik Dua Pemain Penting Persib Bandung
Apalagi, RS Regional Sulbar harus membiayai dirinya sendiri.
"Nah, salah satunya memang harus jelas aturan-aturannya, seperti apa. Justru saya maunya DPRD memanggil pihak ketiga, memanggil direktur rumah sakit atau orang yang kompeten di rumah sakit untuk hitung-hitungannya seperti apa, sehingga badan usaha ini, bisa lolos masuk," tutupnya.***
