Network
JURNALPALOPO - Himbauan Wali Kota Palopo, terkait larangan bagi ASN dan masyarakat, untuk tidak turut serta dalam penolakan UU Cipta Kerja, mendapat kecaman.
Kecaman ini datang dari Jenderal Lapangan Aliansi Peduli Indonesia (API), yang getol menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja.
Muhaimin Ilyas mengatakan, apa yang dilakukan Wali Kota Palopo sama sekali tidak memahami hirarki peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Penyaluran Subsidi Gaji Capai 97,37 Persen, Menaker Ida: Termin II Disalurkan Akhir Oktober 2020
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Hari Ini, Rabu 14 Oktober 2020
Baca Juga: RAMALAN ZODIAK KEUANGAN Minggu Ini Bagi Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagitarius, Scorpio dan Libra
Hal ini jelas di pasal 28 UUD 1945, tentang kebebasan berpendapat di depan umum. Ini membungkam demokrasi yang ada di Kota Palopo.
"Himbauan yang dikeluarkan Wali Kota Palopo, adalah upaya meredam aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Peduli Indonesia (API) dan upaya provokatif yang dibangun ditengah masyarakat,"ucap Muhaimin Ilyas saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu 14 Oktober 2020.
Muhaimin Ilyas menghimbau masyarakat, agar tidak terpengaruh dengan surat berkedok intimidasi yang dikeluarkan Pemkot Palopo.
Penolakan terhadap UU Omnibus Law harus tetap disuarakan. Hal ini tentu akan membantu upaya penguasa untuk menguasai SDA dan memperalat SDM.
Baca Juga: RAMALAN ZODIAK KESEHATAN Hari ini 14 Oktober 2020 Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo
Baca Juga: RAMALAN ZODIAK KARIR Hari Ini: 14 Oktober 2020, Libra Alami Stres yang Luar Biasa
Baca Juga: RAMALAN ZODIAK KARIR Hari Ini: 14 Oktober 2020, Libra Alami Stres yang Luar Biasa
"Aksi API Kota Palopo, akan terus berlanjut hingga poin tuntutan mendapatkan kejelasan. Tak ada kata mundur dalam pergerakan,"pungkas Muhaimin Ilyas.
Diketahui, surat Himbauan tersebut, ditanda tangani langsung Walikota Palopo, HM. Judas Amir.***
