Network
JURNALPALOPO - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan, hingga pertengahan November 2020, serapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 55,1 persen atau sebesar Rp383.01 triliun dari pagu anggaran Rp695.2 triliun.
Hal ini mendapat kritikan dari anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati yang mengkritisi realisasi serapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut yang hanya mencapai 55,1 persen.
Ini berarti, pemerintah harus mampu menyerap sekitar Rp312.01 triliun sampai akhir tahun atau dalam waktu dua bulan. Angka yang terbilang tinggi untuk jangka waktu tersebut.
Baca Juga: Pejuang Masa Pandemi, Semua Orang Berperan Menekan Laju Penyebaran Covid-19
Baca Juga: Tips dan Trik Memilih Pakaian Berdasarkan warna Kulit, Sawo Matang Hindari Warna Kuning
"Kondisi ini sangat disayangkan. Padahal, sebagai leading sector dalam pandemi ini seharusnya ada strategi tepat dan jelas dalam penggunaan anggaran kesehatan," kata Anis, Rabu, 18 November 2020 diutip dari RRI.
Diketahui, dari enam kluster program, hanya ada dua kluster yang penyerapannya di atas 50 persen, yaitu klaster Perlindungan Sosial dengan serapan sebesar 77,3 persen dan kluster Dukungan UMKM dengan serapan sebesar 82,9 persen.
Kemudian terdapat satu kluster yang serapan anggarannya baru 3,2 persen atau sebesar Rp2.001 triliun dari pagu sebesar Rp62.22 triliun, yaitu kluster Insentif Korporasi.
Sementara untuk sektor Kesehatan yang merupakan pemicu krisis saat ini, serapannya masih rendah dibawah 50 persen yaitu sebesar 35,1 persen.
Baca Juga: Menjadi Pemeran Utama Dalam Drama, Begini Cara Jisoo Mampu Mengesankan Para Reporter
Baca Juga: Tes Kepribadian: Lihat Gambar dan Ketahui Penyebab Anda dengan Pasangan Bertengkar
"Faktor Kesehatan ini bukan hanya menurunkan kasus Covid-19, tetapi juga berdampak signifikan pada pemulihan ekonomi. Karena ekonomi tidak akan pulih sepenuhnya jika Covid-19 terus bertambah," jelasnya.
Politisi PKS ini juga menyoroti serapan yang rendah pada klaster Insentif usaha yang baru terserap 31,6 persen atau sebesar Rp38.13 triliun dari pagu Rp 120.61 triliun.
Jika dirinci, program ini terdiri dari sejumlah pelonggaran pajak bagi pelaku usaha.
Meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan pajak impor PPh Pasal 22, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan dan stimulus lainnya.
Baca Juga: Berfikir Lebih Keras Apakah Bisa Menurunkan Berat Badan? Coba Simak Penjelasan Berikut
Baca Juga: Pertanyaan-pertanyaan Ini Bisa Menentukan Apakah Anda Butuh Terapi Atau Tidak
Sementara di sisi lain, dunia usaha sendiri saat ini tengah lesu karena pandemi Covid-19.
"Lesunya dunia usaha, menjadikan insentif ini kurang dimanfaatkan sehingga akibatnya daya serapnya sangat rendah. Bahkan para analis menyebutkan bahwa stimulus ini seperti tidak relevan dengan kebutuhan yang ada di lapangan," jelasnya.
"Insentif diberikan sementara dunia usaha yang diberikan insentif tersebut sedang lesu. Ini menjadi catatan yang harus diperhatikan bersama," tambahnya
Dia menegaskan bahwa secara keseluruhan, rendahnya realisasi PEN ini menjadi permasalahan besar.
Baca Juga: Berfikir Lebih Keras Apakah Bisa Menurunkan Berat Badan? Coba Simak Penjelasan Berikut
Baca Juga: Apa Itu Gangguan Kecemasan? Berikut Penjelasannya
"Menurut saya, sebagaimana diungkapkan sebagian kalangan bahwa pemerintah tidak hanya dianggap gagal menggunakan tools-nya untuk menangani penyebaran pandemi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,
"(karena serapan 52 persen dianggap belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi), tetapi juga pemerintah mendorong opportunity loss yang sangat besar dari beban hutang dimasa depan," paparnya.
Untuk menjalankan program PEN ini, pemerintah harus menggelembungkan defisit anggaran hingga di atas 5 persen.
"Apabila utang sudah direalisasikan tapi anggarannya tidak digunakan, maka akan ada miss opportunity anggaran yang sangat besar.
Baca Juga: Apakah Perawatan Kulit Anti Polusi Benar Bisa Melindungi Kulit? Begini Penjelasannya
Baca Juga: Tes Kepribadian : Pilih Salah Satu Gambar Cara Berpakaian dan Ungkap Kepribadianmu
"Karena itu, pemerintah harus melakukan identifikasi akar masalah terkait lambatnya serapan dana PEN itu," pungkasnya.
