Network
JURNALPALOPO - Kabar perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju kembali berembus dalam waktu dekat. Hal ini didasarkan kekecewaan Presiden Jokowi atas kinerja para Menterinya yang tidak menunjukkan kemajuan yang berarti bagi Indonesia.
Kabar ini mulai berembus Setelah Jokowi menegur empat sektor strategis yang dinilai lamban membantu mengatasi pandemi Covid-19.
Menteri yang ditegur Jokowi diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, karena target investasi kuartal III 2020 tumbuh di bawah minus 5 persen tidak tercapai.
Baca Juga: Nikmati Makan Kenyang dan Hemat Dengan ShopeePay Deals Rp1
"Saya sudah mewanti-wanti kepada Kepala BKPM dan Menko Marves agar paling tidak di kuartal III ini bisa minus di bawah 5, tapi ternyata belum bisa," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 2 November 2020.
Terkait Covid-19, Jokowi menegur menteri lantaran belum mampu bekerja cepat dan tak ada progres dalam kinerja mereka.
"Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, gak ada progres yang signifikan. Gak ada," ujar Jokowi dalam sebuah video yang diunggah di channel YouTube Sekretariat Presiden, Minggu 28 Juni 2020 lalu.
Saat itu Jokowi menilai, nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya penyerapan belanja anggaran penanganan Covid-19.
Baca Juga: Jokowi Beri Selamat Kepada Presiden Terpilih, Joe Biden jadi Presiden Tertua Amerika Serikat
Satu diantaranya adalah soal anggaran penanganan Covid-19 sektor kesehatan yang sudah disiapkan Rp75 triliun. Dari angka tersebut, baru 1.53 persen yang sudah diserap.
Saat itu Jokowi juga semprot menteri yang menyatakan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dilakukan justru tampak seperti cuti.
Dengan kejadian itu, Jokowi bahkan mengancam akan lakukan reshuffle dan membubarkan lembaga.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," tegas Jokowi.
Baca Juga: PSBB Diperpanjang, DKI Jakarta Bolehkan Nikah di Gedung, Tapi Ada Syaratnya, Mau Tau?
Meski begitu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane tetap yakin bahwa Predisen Jokowi bakal merombak total menteri Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, berdasarkan info yang diterima, Jokowi akan merombak 11 hingga 18 menteri.
"Sedikitnya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti," ujar Neta kepada wartawan, Kamis 20 Agustus 2020.
Ia mengungkapkan, berdasarkan kabar berembus, posisi menteri yang akan dirombak yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, dan Menteri Perdagangan.
Baca Juga: Ini Sosok Kamala Harris, Wanita Keturunan Asia Pertama yang jadi Wakil Presiden AS
Kemudian Menaker, Mensos, Menteri Kominfo, Menkes, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Menteri Agama, Kepala Bulog. Menurut Neta, reshuffle kabinet dilakukan setelah pergantian Panglima TNI.
Kenapa itu dilakukan, masih kata Neta, karena Marsekal Hadi Tjahjanto disebut akan digantikan oleh Jenderal Andika Perkasa yang kini menjabat KSAD.
Kemudian Hadi Tjahjanto disebut-sebut bakal masuk ke dalam jajaran kabinet kerja periode kedua.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah ditunjuk sebagai leading sektor guna membangun food estate, dalam reshuffle nanti kemungkinan besar bakal digeser posisinya sebagai Menteri Pertanian.
Baca Juga: Awas, Segera Lakukan Pembaharuan Data jika BPJS Kesehatan Anda Dibekukan, Begini Caranya
"Beredar kabar bahwa setelah digantikan Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan menjadi Menteri Pertahanan. Meski ada pula yang menyebutkan Hadi akan menjadi Menteri Perhubungan," terang Neta.
Tak hanya Hadi, ia menyebut ada pemain baru di dalam kabinet, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Sandiaga Uno.
Menurut Seknas Jokowi, Dedy Mawardi, reshuffle adalah hak prerogratif presiden.
"Memang reshuffle itu hak prerogatif Presiden, yang memutuskan kapan dan siapa yang kena reshuffle. Tetapi Presiden mesti perhatikan juga masukan, tidak hanya dari relawannya saja, tapi juga dari masyarakat umum," ungkap Dedy Mawardi, Sekjen Seknas Jokowi, Jumat 26 Oktober 2020.
Baca Juga: Awas, Segera Lakukan Pembaharuan Data jika BPJS Kesehatan Anda Dibekukan, Begini Caranya
Dedy menyebutkan, hasil lembaga survei tentang kinerja pembantu Presiden bisa menjadi masukan.
Misalnya hasil survei yang dilakukan Lembaga Charta Politika Indonesia, menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sebagai tiga menteri berkinerja terbaik selama masa pandemi Covid-19.
“Yang mau ada reshuffle itu bukan cuma kami relawan tapi juga rakyat kebanyakan. Evaluasi kami jelas, di luar Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Pertahanan, silakan Presiden Jokowi mengevakuasi dan me-reshuffle menteri di kabinet," terangnya.
Dedy menjelaskan, reshuffle untuk perbaikan seharusnya jadi pertimbangan utama Presiden Jokowi jika tidak ingin rakyat makin skeptis. Jika tingkat kepuasan sudah di bawah 50 persen, saatnya Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Baca Juga: Dinas Parektaf DKI Jakarta Akan Menyalurkan Dana Hibah, Segera Daftarkan Hotel Anda
"Presiden yang paling tahu siapa menteri yang harus meninggalkan kursinya, dan siapa yang harus bertahan," pungkasnya.
Sedangkan dari PDI Perjuangan meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati dengan manuver-manuver politik para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Pasalnya, dalam satu tahun pemerintah Jokowi, diduga sudah terlihat adanya permainan dari para pembantu presiden.
"Sudah harus siapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal. Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan.
Baca Juga: Tak Kalah Dengan Daerah Lain, Ini 5 Destinasi Wisata di Kabupaten Bone
"Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah," kata politikus PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 24 Oktober 2020.
"Jangan lengah. Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang (Pilpres)," sambung Darmadi.
Untuk itu, kata Darmadi, harus bergerak cepat untuk segera mengganti para menteri yang sudah terlihat ada gelagat tidak baik dan hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya.
Dalam arti, Jokowi harus segera melakukan evaluasi secara berskala kepada para menterinya.
Baca Juga: Mengapa BLT Subsidi Upah hanya untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ini Jawabannya
"Per tiga bulan bila perlu mesti ada review secara ketat. Review diperlukan sebagai upaya mengidentifikasi adanya kepentingan-kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana tanpa diketahui pak presiden. Jangan menunggu sesuatu terjadi tapi kita harus waspada dan antisipasi," kata Anggota Komisi VI DPR ini.
Darmadi juga memprediksi bahwa para menteri Jokowi tidak akan fokus menjalani program-program pemerintah setelah memasuki dua tahun jalannya pemerintahan.
"Nanti di pertengahan jalan (dua tahun setengah pemerintahan) akan kelihatan. Karena di fase itu patut diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan program-program yang digariskan pak presiden, tapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan mereka," tegas Darmadi.***
