Pertama, Presiden belum mendengarkan imbauan dari organisasi agama dan kelompok masyarakat sipil untuk menunda pemilihan kepala daerah.
Meskipun ada kekhawatiran bahwa pemilihan kepala daerah akan memperburuk penyebaran Covis-19, Jokowi tetap memutuskan untuk melanjutkan pemilihan di 270 daerah pada Desember.
Argumen utamanya adalah bahwa pemilu itu penting untuk menjaga agar roda perekonomian terus berputar.
Kedua, Jokowi seakan menutup telinga atas tuntutan masyarakat untuk menghentikan pengesahan RUU Cipta Kerja.
Baca Juga: Suga BTS Absen dalam Peluncuran Promo Album Baru, Usai Jalani Operasi Labrum Bahu
Sebaliknya dia dan anggota parlemen diam-diam mengeluarkan undang-undang yang dikritik karena mengorbankan tenaga kerja dan lingkungan demi mengutamakan kepentingan investor.
Masyarakat dari semua lapisan turun ke jalan meminta pemerintah mencabut undang-undang tersebut.
Namun, mereka justru mendapatkan serangan gas air mata oleh angkatan bersenjata.
Mengkriminalisasi kritik
Baca Juga: Sedang Asyik Nyapu, Seorang Ibu Nemu 'Harta Karun Haram' di Halaman Rumahnya