Network
Baca Juga: UU Sapu Jagat Dinilai Ekonom akan Mempermudah Investor Masuk ke Indonesia
Baca Juga: Bahas Kabinet, Airlangga Sowan ke Prabowo
"Ada mantan menteri belum rela melepaskan jabatannya. Kok yang direcokin lobster?" kata Darori dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin 6 Juli 2020.
Menurut Edhy, ada sekitar 10 juta yang bergantung pada penangkapan benur lobster dan saat ini ekspor benih lobster dibutuhkan demi kesejahteraan nelayan.
Namun dibalik izin tersebut, ada aturan yang diwajibkan kepada para eksportir, seperti melakukan pembudi dayaan, memanen hasil, dan melepaskan dua persen dari hasil budi daya ke alam untuk menjaga ekosistem.
Dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Tidak boleh dibawah Rp5.000 (harga dari nelayan) tidak ada penekanan harga, kalau ada perusahaan yang menekan harga itu, akan langsung cabut. kontrolnya sangat mudah, semua terdata dimana tempatnya, dimana mereka berusaha," jelas Edhy.
Baca Juga: Kalung Antivirus Corona Kementan Menuai Polemik yang Berujung Cacian
Baca Juga: Ahok Masuk dalam Susunan Kabinet Indonesia Maju, Ini Saran Refly Harun
Anggota Komisi IV lainnya, Ahmad Ali menyebut semangat budidaya lobster sangat bagus untuk mensejahterakan nelayan dan kepentingan bangsa.
"Sejak awal kami mendukung kebijakan-kebijakan KKP, terutama yang hari ini ramai dibicarakan soal lobster itu didukung oleh fraksi NasDem. Sepanjang ini dibudidayakan dan diekspor untuk kepentingan masyarakat akan kita dukung," kata Ahmad Ali.***
