Network
JURNAL PALOPO – Kebijakan pemerintah yang ingin menaikkan tarif PPN sebesar 12 persen kepada masyarakat banyak menuai kontroversi dari berbagai pihak.
Salah satu pihak yang menyoroti kebijakan ini datang dari partai politik yaitu Fraksi PKS.
PKS mengkritisi kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan PPN yang dinilai kurang menguntungkan bagi masyarakat khususnya dari kalangan menengah ke bawah.
Baca Juga: Sajikan Barongko Saus Pandan, Peserta Masterchef Indonesia La Ode Kejutkan Chef Juna
“Terus terang, ketika ekonomi sedang berjuang untuk bangkit dan pulih, tetapi malah dihantam dengan rencana menaikkan PPN,” ujar Anis Byarwati, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, dikutip Jurnal Palopo dari Website PKS, 10 Juni 2021.
Anis merasa heran dengan pemerintah yang ingin menerapkan kebijakan untuk menaikkan PPN di tengah kondisi masyarakat yang sedang susah perekonomiannya.
Terlebih PPN tersebut dinaikkan sampai 12 persen yang dirasa cukup memberatkan masyarakat.
“Menaikkan tarif PPN dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi bukanlah kebijakan yang tepat,” tuturnya.
Baca Juga: Jangan Tidur dalam Keadaan Perut Kosong, Nomor Bikin Salfok
Anis menjelaskan PPN yang akan ditetapkan ini sangatlah dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, sebab menyangkut konsumsi barang dan jasa secara keseluruhan.
Ketua DPP PKS ini mengatakan jika kenaikan PPN terjadi, maka akan sangat berdampak ke semua lapisan masyarakat, khususnya yang menengah ke bawah.
“Patut dipertanyakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap rakyat,” ucap Anis.
Dia pun lantas menyinggung soal penurunan Pajak Penghasilan atau PPh untuk masyarakat yang notabennya menengah ke atas.
Baca Juga: Hilmi Firdausi Minta Jokowi dan Sri Mulyani Pertimbangkan Kembali PPN 12 Persen
“Kita masih ingat pemerintah baru saja menurunkan tarif PPh Badan, obral insentif pajak, bahkan penurunan PPnBM yang hanya menyasar golongan menengah ke atas,” kata Anis.
Anis Byarwati mengatakan kepada pemerintah untuk tidak mencari jalan pintas hanya demi memenuhi target pajak.
Lantas Anis mendesak pemerintah dengan memberi saran untuk lebih baik menurunkan PPN sebesar lima persen daripada harus menaikkannya secara drastis.
“Kenaikan PPN ini jangan sampai menjadi beban baru bagi konsumen dan dunia usaha secara luas,” katanya.
Baca Juga: Sisca Kohl Borong BTS Meal, Netizen : Gimana Mau Coba Orang Diborong Semua
Selain itu, Anis mengingatkan pemerintah untuk tidak kembali ‘mencederai rasa keadilan’ bagi masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah.
“Jangan menambah beban masyarakat yang sedang susah dengan kenaikan PPN,” ucapnya.
Diberitakan dari berbagai sumber bahwa pemerintah berencana untuk menaikkan PPN yang semula dari 10 persen menjadi 12 persen.
Ada pun bidang yang akan dikenakan penaikan PPN tersebut, yakni sembako, sekolah, dan kesehatan.
Baca Juga: Karakter Mana yang Mendominasi Anda Baik atau Jahat? Temukan dalam Tes Kepribadian
Lantas hal ini pun menjadi perdebatan di berbagai kalangan terutama mereka yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah.***
