JURNAL PALOPO - Juru bicara Taliban akhirnya mengumumkan pemerintahan sementara yang baru di bawah kekuasaan mereka, Selasa 7 September kemarin.
Pemerintahan sementara Taliban tersebut akan dipimpin oleh Mohammad Hasan Akhund, rekan dari pendiri Taliban Mullah Omar.
Beberapa nama juga disebutkan untuk mengisi jabatan menteri, dalam kabinet pemerintahan sementara mereka.
Baca Juga: Sekolah Segera Dibuka di Afghanistan, Taliban: Pisahkan Murid Laki-Laki dan Perempuan
Sebut saja Sirajuddin Haqqani, anak dari pendiri jaringan Haqqani, yang akan mengisi posisi menteri dalam negeri, ujar kepala juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dikutip Jurnal Palopo dari Al Jazeera, dalam sebuah konferensi press Selasa kemarin.
Mullah Mohammad Yaqoob, putra dari Mullah Omar, ditunjuk untuk menempati jabatan menteri pertahanan. Kursi menteri keuangan akan diisi oleh Hedayatullah Badri.
Sementara itu, Abdul Ghani Baradar, atau yang lebih terkenal sebagai Mullah Baradar, akan bersanding bersama Mohammad Hasan Akhund sebagai wakilnya.
Sebelumnya, Mullah Baradar, yang juga salah satu pendiri Taliban di samping Mullah Omar, digadang-gadang akan menjadi pemimpin pemerintahan Taliban yang baru.
Baca Juga: Ribuan Orang Frustasi, Penerbangan Carter Amerika Tak Dapat Izin dari Taliban Tinggalkan Afghanistan
Reporter Al Jazeera, Charles Stratford, yang melaporkan dari Kabul mengatakan bahwa banyak nama yang diumumkan oleh Mujahid adalah "wajah-wajah lama".
"Penting untuk mengatakan bahwa banyak dari nama-nama yang disebutkan, mayoritas dari mereka adalah (etnik) Pashtun, dan tidak mempertimbangkan ... keberagaman etnis yang besar di negara ini," ujarnya.
Stratford melanjutkan, "Dan cukup menarik mendengar komentar Mujahid tentang Lembah Panjshir yang kita tahu didominasi oleh oleh etnis minoritas Tajik.
Dia (Mujahid) mengatakan tidak ada masalah dengan orang-orang Tajik, and kedepannya suara mereka akan dimasukkan dalam administrasi."
Baca Juga: Taliban Klaim Panjshir, Pasukan Pro Afghanistan Membantah dan Kembali Lanjutkan Pertempuran
Mujahid menegaskan bahwa kabinet mereka tersebut adalah pemerintahan "sementara" dan bahwa kelompok tersebut akan "mencoba mengambil orang dari bagian-bagian negara yang lain".
Sebelumnya, Taliban memang telah menjanjikan akan membentuk pemerintahan yang "inklusif". Yakni pemerintahan yang merepresentasikan kekompleksan etnis di Afghanistan.
Meski demikian, sepertinya wanita tetap tidak akan dimasukkan ke dalam jajaran pemerintahan tingkat atas.
Masih belum jelas peran apa yang akan diambil Haibatullah Akhundzada, pemimpin Taliban saat ini, dalam pemerintahan tersebut.
Baca Juga: Klaim Kuasai Panjshir, Taliban Pegang Kendali 34 Provinsi di Afghanistan
Akhundzada masih belum terlihat atau terdengar oleh publik sejak runtuhnya pemerintahan sebelumnya dan sejak Taliban mengambil alih Kabul Agustus lalu.***