Network
JURNAL PALOPO- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sebagian biaya operasionalnya diduga ditangani oleh pejabat tinggi pemerintahan Papua.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dalam diskusi bertajuk 'Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua' di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kamis, 23 September 2021.
"Banyak pejabat tinggi Papua di tingkat I dan II yang membiayai gerakan KKB, itu berdasarkan laporan yang masuk dan diterima oleh Komisi," ungkap Dave.
Baca Juga: Pemerintah Tambah Personil Militer Atasi KKB, Veronica Koman: Sudah Terbukti Gagal!
Para pejabat tersebut menjadi penyokong uang, senjata bahkan mencarikan pelatih untuk para personel teroris KKB.
Selain itu diduga keterlibatan pejabat tersebut, dengan sengaja melakukan perusakan fasilitas umum, kepentingan sosial serta melakukan penyerangan.
Menurut Dave untuk mengetahui siapa saja pejabat tinggi Papua, yang terlibat merupakan tugas dari aparat keamanan.
"Ini tugas BIN, TNI-Polri agar memantau dan mengumpulkan data serta bukti dugaan keterlibatan para pejabat, jika sudah maka perlu diproses secara hukum," tutur Dave.
Baca Juga: Veronica Koman Ungkap 3 Alasan KKB Bertambah Kuat di Papua
