JURNAL PALOPO- Dalam Sidang Umum PBB, Republik Vanuatu lagi-lagi mengusik Indonesia terkait konflik yang terjadi di Papua, terkait KKB.
Diketahui, ini bukan pertama kalinya Republik Vanuatu menyinggung persoalan HAM di Papua, saat forum sidang PBB.
Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman Weibur, mengatakan dalam pidatonya bahwa masyarakat adat Papua Barat terus menderita dan terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat.
Baca Juga: Tewas Akibat Ulah KKB, Praka Ida Bagus Putu Naik Pangkat dan Keluarga Peroleh Santunan Rp453,3 Juta
"Pelanggaran hak asasi manusia, terjadi secara luas di seluruh dunia. Masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran HAM," tutur Bob.
Selain itu, Bob Loughman meminta Negara Indonesia untuk mengizinkan PBB mengunjungi dan melihat kondisi Papua.
"Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris HAM Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengunjungi Papua Barat dan menilai secara independen tentang situasi HAM," lanjutnya.
Tidak tinggal diam Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI New York, Sindy Nur Fitry menjawab tudingan Vanuatu.
Baca Juga: KKB Dianggap Tengah Cuci Tangan dari Semua Aksi Keji di Papua, Franz Korwa: Mereka Cari Pembenaran
Sindy mengatakan Vanuatu terus mengusik kedaulatan negara lain, dimana tudingan tersebut tidak mendasar.
"Saya terkejut bahwa Vanuatu terus menggunakan forum mulia ini sebagai wadah untuk mengusik kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Serta melakukan agresi dengan maksud tercela dan motif politik untuk melawan Indonesia,"ucap Sindy
Kemudian Sindy melontarkan menolak seluruh tuduhan Vanuatu, yang justru akan menimbulkan konflik
"Kami secara tegas menolak seluruh tuduhan tidak benar, tidak berdasar dan menyesatkan yang terus dipelihara Vanuatu. Tuduhan tersebut menciptakan harapan palsu dan kosong, serta hanya memicu konflik, yang mirisnya, mengorbankan banyak nyawa tak berdosa," lanjutnya dengan tegas.
Baca Juga: Geram dengan Aksi KKB, Jenderal Andika Perkasa Bakal Perkuat Persenjataan TNI
Selain itu perwakilan Indonesia dalam sidang PBB tersebut, menilai bahwa Vanuatu hanya pura-pura peduli pada isu HAM.
Namun justru menutup mata, dan bungkam atas teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis atau kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Dimana para anggota KKB membunuh dan membantai para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi dan aparat penegak hukum tanpa belas kasih.
Kemudian Sindy meminta agar masalah yang terjadi di Provinsi Papua mesti dilihat secara utuh, agar tidak tersesat.
Baca Juga: Densus 88 Pilih Terapkan Sindrom Stockholm pada KKB Papua, Efektifkah?
Selain itu dia juga menuturkan bahwa, warga Indonesia diperlakukan secara merata tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, ras dan agama.
Republik Vanuatu adalah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan, di sebelah timur Australia. Berada di Benua Oseania.
Diketahui bahwa Vanuatu merupakan negara pertama, yang menyuarakan atau mendukung referendum di Papua dan perlunya penyelidikan terhadap pelanggaran HAM di Papua.
Beberapa tahun kemudian, sikap Vanuatu disusul tujuh negara Pasifik lainnya.***