Network
"Pembelian paket data yang menguras pendapatan perguruan tinggi dan mahasiswa sangat berimbas, belum lagi masalah penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa kepada perguruan tinggi," katanya.
Disebutkan Yos Yohan salah satu solusinya adalah dengan cara membebaskan atau menanggung biaya internet para dosen maupun mahasiswa.
Karena beban itu, dia berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang nyata untuk membantu pendidikan tinggi di Indonesia.
"Agar tidak terbebani, Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan membebaskan atau paling tidak menanggung pembiayaan penggunaan internet bagi mahasiswa dengan dosen sebagai tanggung jawab negara terhadap pendidikan," harapnya.
Baca Juga: Ledakan Terjadi di Menteng, Polisi Masih Selidiki Asal Penyebabnya
Namun terkait masalah itu semua, kebijakan pemerintah yang telah memberikan bantuan biaya kuliah untuk 419 ribu mahasiswa semester 3, 5, dan 7 yang terdampak pandemi juga di apresiasi oleh FRI.
"Di samping 200 ribu KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) mahasiswa baru dan 267 ribu KIP-K on going, Bidikmisi, ADIK, dan lain-lain dengan total anggaran Rp4,1 triliun untuk semester gasal 2020-2021," ungkap Yos.
Diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah mengingatkan para pemimpin pendidikan tinggi untuk tidak selalu menggunakan cara yang biasa saja dalam mendidik generasi muda Indonesia.
"Mendidik generasi muda Indonesia tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja, kesempatan kita sangat sempit, tidak bisa jika dilakukan dengan rutinitas saja, dengan cara biasa-biasa saja, apalagi disibukkan dengan administrasi saja, tidak bisa," tandasnya.***
Baca Juga: Gubernur Sulsel Bahas Potensi Kerjasama Dengan Dubes Iran Secara Virtual
