Network
JURNALPALOPO.COM - Sekretaris Daerah Kota Palopo Firmanzah mewakili Walikota Palopo menghadiri rapat kemitraan dan pemangku kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan di ruang rapat kantor BPJS Kesehatan, Rabu, 23 September 2020.
Rapat yang di gelar BPJS Kesehatan untuk mencapai persamaan pemahaman tentang Program Jaminan Kesehatan (JKN) serta mempermudah koordinasi antara instansi dalam peningkatan mutu pelayanan sesuai kewenangan dan Fungsi masing-masing lembaga/instansi.
Pada kesempatannya, Firmanza menyampaikan dengan adanya forum yang dibentuk, sehingga melakukan pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas kendala dan masalah yang dihadapi dilapangan terutama kaitannya dengan BPJS kesehatan.
Baca Juga: Raja Tipu, Berikut Zodiak yang Jago Banget Memanipulasi, Salah Satunya Libra
"Alhamdulillah kendala-kendala yang kita alami selama ini dengan adanya forum ini kita carikan solusinya kemudian kita atasi permasalahan tersebut", kata Firmanza.
Beberapa hal yang disampaikan Sekda pada kesempatan tersebut yaitu telah di bahas di kantor DPRD mengenai upah PPAS yang dimana salah satu item untuk pembayaran BPJSK kesehatan sudah aman dan sudah disepakati, adapun terkait kendala dan masalah akan di tindakan lanjuti oleh Kadis Kesehatan.
"Mengenai covid, alur dan mekanismenya sudah jelas, adapun masalah dan kendala yang terjadi akan kita carikan solusinya sehingga penanganan Covid bisa berjalan dengan baik", tuturnya.
Firmanzah juga menyampaikan di tanggal 21 September 2020 Gubernur telah memberikan surat untuk ketua gugus tugas Covid-19 yang inti dari surat tersebut bagaimana pemerintah pusat sudah mengambil strategi untuk mengurangi isolasi mandiri di rumah.
Baca Juga: Pasca Banjir Bandang yang Terjadi, Pemkab Sukabumi Kini Tetapkan Status Darurat Selama 7 Hari
"Jadi Gubernur akan melanjutkan isolasi di Makasar yaitu program wisata covid, karena kemarin sempat ada berita kalau wisata covid akan dihentikan".
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Taufiq menyampaikan BPJS kesehatan untuk masyarakat yang belum diaktifkan BPJS kesehatanya agar segera di proses.
"Karena banyak keluarga kami yang sakit dan tiba-tiba tidak aktif BPJS nya dan ini menjadi kendala teman-teman yang ada di puskesmas", terang Taufiq.
Lebih lanjut Taufiq menegaskan bahwa pada bulan Maret, Walikota telah menyampaikan semua data yang terdaftar di BPJS kesehatan sudah rampung karena semua data yang di ambil dari RT/RW.
Baca Juga: Jangan di Gunakan Lagi, Berikut Beberapa Fakta Masker Scuba yang Dilarang
Kadis kesehatan Taufiq berharap kepada Sekretaris Daerah Firmanzah untuk melakukan pertemuan kembali kepada RT/RW terutama Dukcapil mengenai jumlah penduduk yang ada di Palopo dan mengenai BPJS masyarakat yang belum aktif.
Dalam rapat tersebut hadir ketua Komisi Bidang Kesra DPRD Palopo,Baharman Supri, para Direktur Rumah Sakit Palopo, pimpinan perangkat daerah terkait.***
