Network
Namun pada kenyataannya untuk bertemu dengan Mahasiswa, menjelaskan tentang alokasi anggaran Covid-19, pemkot Palopo tidak bisa meluangkan waktunya.
Baca Juga: Lantik 56 Anggota BPD, Bupati Luwu Harapkan Laksanakan Tugas Sebaik-baiknya
Baca Juga: Sekda Palopo Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi Sektor Perbankan yang dibuka Langsung Gubernur Sulsel
"Kami ingin pastikan semua bantuan tersalurkan kepada masyarakat serta anggaran ini di alokasikan untuk apa saja,"ungkapnya.
Lebih jauh, Nato menyayangkan sikap pemerintah Kota Palopo yang mengeluarkan aturan jika ingin bertemu dengan kepala dinas atau jajaran lainnya harus melalui disposisi Wali Kota.
"Kebijakan ini keliru dan melanggar undang- undang," tegas Nato Hizbullah.
Nato juga menghimbau kepada aparat Satpol PP agar tidak membuat tindakan-tindakan represif, karena apabila ada satu kader yang terluka maka semua kader PMII di tiap wilayah akan turun aksi.***
