JURNALPALOPO.com- Aksi unjuk rasa menuntut transparansi anggaran Covid-19 dan kepastian peraturan Wali Kota dalam penanganan Covid-19 kembali terjadi, Senin (29/06/30) siang tadi.
Kali ini datang dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mereka melakukan orasi dan membakar ban bekas, di depan Kantor DPRD Kota Palopo.
Jenderal Lapangan (Jenlap) Natho Hisbullah mengatakan, aksi mereka telah melalui kajian ditingkat pengurus, dan ditemukan hal-hal mengganjal dalam upaya penanganan Covid-19 di Kota Palopo.
Baca Juga: Update Covid-19 Luwu Timur: 16 Sembuh, 2 Kasus Positif Bertambah
"Anggaran telah realisasi, namun DPRD Kota Palopo belum jelas, apakah memiliki salinan perwal atau tidak, sebagai payung hukum dan dasar penganggaran,"jelasnya.
Selain persolan Perwal, tuntutan PMII Palopo juga adalah transparansi anggaran penanganan Covid-19 yang sampai hari ini tidak di publish untuk masyarakat.
Natho juga mempertanyakan peran dan fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo. Kami menuntut agar data transparansi yang dijadikan pengawasan di publish.
"Salah satu anggota DPRD yang menerima aspirasi kami, mengatakan penyaluran masih berjalan jadi belum bisa dibagikan,"ucapnya.
Baca Juga: Seorang Perokok Memiliki Resiko Krisis Virus Covid-19 Hingga Tujuh Kali Lipat
Lebih jauh Natho Hisbullah yang merupakan Ketua II Eksternal PC PMII mengatakan, berbicara soal pengawasan justru harus dilakukan saat penyaluran.
"Soal anggaran pasti sudah ada data alokasinya. Informasi itulah yang kami tuntut agar dibagikan secara detail dan di publish ke masyarakat," pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Palopo, Irvan mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan dengan ketat.
"Kami tidak akan tinggal diam, kami akan pantau penyalurannya,"tegas Irvan.
Baca Juga: Inspiratif ! Rumah Koran Gowa Motori Program Koran Bekas Ditukar Sayur
Diketahui, saat aksi berlangsung sempat diwarnai aksi saling dorong dengan aparat keamanan saat membakar ban.
Situasi tersebut akhirnya meredam, setelah empat orang anggota DPRD Palopo, keluar menerima aspirasi mahasiswa.
Berikut poin tuntutan PMII Cabang Palopo:
- Meminta Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Covid-19.
- Mendesak pemerintah untuk transparansi alokasi anggaran Covid-19, kepada masyarakat.
- Meminta klarifikasi tentang dugaan perdagangan masker oleh salah satu ASN di Pusat Niaga Palopo.
- Mendesak DPRD Kota Palopo untuk secepatnya membentuk tim khusus dalam mengawasi anggaran Covid-19.***