Network
Bony menjelaskan, pemerintah harus berani mengambil sikap untuk membatasi masyarakat yang hendak berlibur ke luar daerahnya, baik kabupaten/kota atau provinsi.
Hal tersebut dilakukan berkaca dari libur panjang Maulid Nabi Muhammad pada Oktober lalu.
Saat itu mobilitas masyarakat tidak terkontrol sehingga menyebabkan penyebaran pandemi Covid bertambah dan diduga dibawa oleh pendatang.
"Sebenarnya libur Nataru atau apapun juga enggak masalah, yang jadi masalah kemarin itu pergerakan masyarakat yang tidak diatur.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Apa yang Anda Lihat Pertama Kali? Cari Tahu Apa Misi Anda di Bumi
"Sehingga pada saat libur panjang masyarakat banyak yang berbondong-bondong keluar kota, dampaknya jelas saja membentuk klaster baru akibat terbawanya virus oleh orang yang berasal dari daerah dengan kerawanan tinggi," ungkap Bony, Jumat, 20 November 2020.
Lebih lanjut dikatakannya, pembatasan pergerakan ini dilakukan bukan sebatas untuk menahan penyebaran virus.
Tetapi juga agar tidak menyebarkan pandemi ke daerah-daerah yang saat ini sudah berada di status aman.
"Pembatasan pergerakan ini pastinya agar daerah yang sudah mulai aman tidak terkontaminasi kembali oleh virus yang terbawa dari daerah yang memiliki risiko zona tinggi.
Baca Juga: Joe Biden Dinyatakan Sebagai Pemenang di Georgia Setelah Penghitungan Suara Manual
