Network
JURNALPALOPO - Isu kudeta hingga reshuffle kabinet akhir-akhir ini berkembang di masyarakat. Hal ini dikarenakan selama satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, belum ada kemajuan yang signifikan.
Dalam video yang diunggah dikanal Youtube Bamsoet Channel, Minggu, 25 Oktober 2020, Politikus Indonesia, Fahri Hamzah menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapai virus Covid-19.
Fahri menuturkan, bahwa dalam menangani pandemi Covid-19 ini, pemerintah saat ini harus merubah pola pikir mereka menjadi kabinet krisis.
Baca Juga: Hari Ini! Shopee Gajian Sale Hadirkan Gratis Ongkir, Cashback 100%, dan Flash Sale 60RB!
"Karena begini, kabinet ini dilantik sebagai kabinet pesta. Karena ini udah siap-siap mau bangun jembatan, mau bangun jalan tol, udah siap-siap pindah ibu kota, pokoknya semua ini kan ekonomi lagi bagus.
"Tiba-tiba datang yang namanya Covid, tiba-tiba semua jadi enggak relevan, pemimpin negara-negara besar jumpalitan semua," ujarnya.
"Kan seharusnya kalau kita rubah, protokolnya harus kita rubah. Kita sekarang cuma teriak protokol Covid bagi rakyat, tetapi kita enggak merubah protokol dari pemerintahnya.
"Pemerintah ini harus switch menjadi kabinet krisis, ini kabinet perang sebenernya," ungkapnya.
Baca Juga: Pengadaan Vaksin Covid-19 Diperkirakan Mundur, Pemerintah Diminta untuk Tidak Terburu-buru
Dia juga menilai pergantian kordinator penanganan Covid-19 merupakan sebuah kekacauan.
"Ya justru itu yang kacau. Bikin Gugus Tugas, keliatan kerjanya mungkin dianggap seperti biasa. Lalu bikin Satgas seolah-olah ini akan lebih cepat, eh tiba-tiba Pak Luhut suruh ambil alih," tuturnya.
Fahri mengklaim, hal tersebut menandakan jika bottom line dari persoalan ini tidak ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.
"Kita mesti tetapkan ini perang, ini adalah kabinet krisis. Kabinet ini harus merombak tidak hanya mindset kabinetnya, tapi mindset rakyat terhadap persoalan ini," sambung Fahri.
Baca Juga: Survival Tingkat Dewa, Beberapa Spesies Ini Mampu Hidup Meski Tidak Makan dan Minum Dalam Waktu Lama
Fahri menjelaskan, akibat dari pandemi ini, Indonesia mengalami periode penurunan ekonomi sementara di mana perdagangan dan aktivitas industri berkurang.
Bambang Soesatyo selaku pembawa acara di kanal tersebut menjelaskan, bahwa presiden telah meluncurkan berbagai program bantuan langsung tunai kepada masyarakat terdampak guna menangani ekonomi yang terus menurun.
Fahri pun kemudian menegaskan, bahwa BLT yang sudah diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk menangani krisis kecil saja.
"Iya tapi itukan masih asumsinya itu krisis kecil gitu. Jadi BLT itu kita anggap krisis kecil seperti krisis ekonomi tahun 98, krisis ekonomi 2008, itu krisis-krisis kecil.
Baca Juga: Cara Memerahkan Bibir Hitam Secara Alami yang Bisa Anda Lakukan di Rumah
"Ini kan krisis besar, krisis yang kita tidak tahu sampaikan, krisis yang temuan-temuan vaksin dan sebagainya itu tidak ada jawaban," tegasnya.
Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut itu pun menganggap bahwa sudah saatnya Indonesia mandiri, dengan memproduksi produk-produk yang sering diimpor.
Dilain pihak, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Projo (Pro Jokowi) melihat kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak maksimal di tengah tantangan pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.
Sekjen Projo Handoko mengatakan krisis ini harus ditangani dengan kerja ekstra keras, disertai dengan kecepatan dan akurasi tinggi dari Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Idol K-Pop Ini Ternyata Pernah Bersekolah di Sekolah Elit dengan Biaya yang Begitu Mahal
Dalam setahun terakhir, pemerintahan Jokowi di periode kedua diuji dengan permasalahan yang berat dan datang bertubi-tubi.
Kondisi seperti ini harusnya menjadi peluang bagi para menteri di kabinet Indonesia Maju untuk memberikan gebrakan dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi negara saat ini.
Projo mengingatkan bahwa hasil survei terbaru tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kurang menggembirakan.
Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja kabinet dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Polri Ungkap Penyebab Kebakaran Gedung Kejagung, Komisi III DPR: Tidak Bisa hanya Bawahan yang Salah
Dikutip dari PMJ News, setidaknya ada Indonesia Police Watch (IPW) memprediksi 11 hingga 18 menteri di Kabinet Indonesia Maju akan direshuffle oleh Presiden Joko Widodo.
Beberapa nama diperkirakan bergeser diganti dengan tokoh lain.
Informasi yang diperoleh IPW menyebutkan, beberapa kementerian atau lembaga yang akan mengalami reshuffle di antaranya Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora dan Mendikbud.
Selanjutnya, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Sosial, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Agama, hingga Kepala Bulog.
Baca Juga: Khabib Ingin Jadi Pelatih, Gaethje Tunggu Pertarungan Melawan McGregor
Menanggapi hal itu, pihak istana pun memberi penjelasan terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju.
"Tidak ada reshuffle (kabinet)," ujar Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
Menurut Fadjroel, saat ini para menteri Kabinet Indonesia Maju tengah fokus dalam penanganan Covid-19.
"Serta, pemulihan dan transformasi ekonomi nasional," ucapnya.
Baca Juga: Sering Diolah Menjadi Masakan Lezat, 6 Manfaat Ceker Ayam Bagi Kesehatan
Hingga tepat setahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2020 kemarin, Presiden sampai sekarang juga tak terlihat menunjukkan gerak-gerik akan reshuffle.***
