Network
JURNAL PALOPO - Dalam kondisi pandemi saat ini, masyarakat tentu merasakan dampaknya. Oleh karena itu Kementrian Sosial menyalurkan bantuan.
Hal itu tentu untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan yang telah terdampak pandemi.
Dikutip dari laman Kementrian Sosial, ia akan menyiapkan Rp7,08 triliun untuk bantuan tambahan yakni bantuan sosial Rp200.000 perkeluarga di setiap bulannya.
Baca Juga: Inilah 5 Program Perlindungan Sosial Selama PPKM Darurat, Bantuan Sosial Tunai Salah Satunya
Penerima bantuan ini merupakan usulan dari Pemerintah Daerah diluar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sosial yakni Tri Rismaharini pada Selasa 20 Juli 2021.
"Mereka (penerima) bantuan ini sama sekali baru. Datangnya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp200/KPM selama bulan Juli-Desember 2021", kata Mensos Risma".
Dengan demikian, Kementrian Sosial pada bulan Juli menyalurkan enam bantuan untuk penanganan dampak pandemi.
Baca Juga: Jokowi Resmi Perpanjang PPKM Darurat Hingga 25 Juli 2021, Akan Dilonggarkan Jika Kasus Menurun
Bantuan sosial ini disalurkan untuk bulan Juli hingga Desember 2021 bagi 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selain itu, kemensos menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg khusus disalurkan untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di se-Jawa-Bali, yakni zona pemberlakuan PPKM Darurat.
Adapun para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.
Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kilogram) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kilogram) untuk enam ibukota provinsi.
Baca Juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Darurat, Harga Obat Terapi Covid-19 Makin Tak Wajar
Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kilogram perKPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.
"Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200.000.000 kilogram", Mensos Risma.
Ia menambahkan " dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi", kata Mensos.
Ia menyatakan, bantuan beras dalam paket 5 kilogram juga sedang disalurkan oleh TNI-Polri.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Presiden Jokowi Kucurkan Rp55,21 Triliun Bansos Covid-19, Ini Alokasinya
Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos juga mengoptimalisasi program bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST.
PKH tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.
“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan", kata Mensos.
Untuk PKH, Mensos mengingatkan, meskipun target bantuan 10 KPM, tapi sebenarnya yang riil mendapatkan bantuan PKH sebanyak lebih dari 33.674.865 jiwa.
“Sebab bantuan untuk peserta PKH itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga", kata Mensos Risma.
Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
“Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat", kata Mensos.
Kemudian dalam menindaklanjuti Presiden Joko Widodo agar salur bantuan sosial dipercepat sampai ke tangan penerima manfaat, Mensos Risma terus bergerak door to door.
Kemarin, Mensos Risma blusukan melakukan pengecekan kepada para penerima manfaat BST, BPNT/Program Sembako dan PKH di Kota Surakarta.***
