JURNALPALOPO.COM - Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat kiritikan dari Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang kian menggunung.
Menurutnya, utang yang terus bertambah ini bisa memicu krisis seperti pada tahun 1998.
Dikutip dari akun twitter @fadlizon miliknya, dia menuliskan "Ada tiga kondisi fundamental yang memicu terjadinya krisis finansial pada tahun 1997/1998, yaitu gagal bayar utang korporasi, turunnya modal masuk, dan sistem keuangan yang rentan. Saya khawatir kita sedang menghadapi kondisi yang sama saat ini. Salah satunya adalah terkait krisis utang dan risiko gagal bayar BUMN kita," Kamis 9 Juli 2020.
Baca Juga: Kemenkeu Stop Sementara Penerimaan CPNS dan Mahasiswa STAN 5 Tahun Kedepan
Baca Juga: Hadiri Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulsel, Mendagri Tito Sampaikan Arahannya
Baca Juga: Kebijakan KKP Membuka Keran Ekspor Benih Lobster Mendapat Dukungan DPR RI
Menurut dia, salah satu faktor BUMN terlilit utang yang banyak adalah pembangunan insfrastruktur yang terus dilakukan Presiden Jokowi dimana negara tak memiliki uang.
"Presiden @jokowi ingin membangun berbagai infrastruktur fisik, yang sebagian besarnya berupa infrastruktur konsumtif seperti jalan tol dan bandara, saat negara tak punya pemasukan. Akhirnya, BUMN kita yang dijadikan korbannya. Mereka dipaksa untuk membangun dengan jalan mencari utangan," katanya.
Karena itu, ia pun memperingatkan agar jangan sampai BUMN menjadi pemicu terjadinya krisis ekonomi yang lebih besar seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998 sperti dilansir dari Warta Ekonomi.
"Saya kira ini harus diperhatikan betul. Jangan sampai BUMN justru jadi katalis, bahkan menjadi pemicu bagi terjadinya krisis yang lebih besar," ucapnya.
Baca Juga: Pusat Gempa Bumi Berada di Jawa Tengah, Warga Lari Berhamburan Rasakan Goncangan
Baca Juga: UU Sapu Jagat Dinilai Ekonom akan Mempermudah Investor Masuk ke Indonesia
Baca Juga: Kalung Antivirus Corona Kementan Menuai Polemik yang Berujung Cacian
Selain itu, ia juga mengimbau pemerintah untuk tidak lagi mengizinkan BUMN mengambil lebih banyak utang. Ia juga minta pemerintah berhenti menjadikan BUMN sebagai "Kuda Troya".
"Saya kira, ke depan, pemerintah tak boleh lagi menjadikan BUMN sebagai "Kuda Troya" untuk berutang, terutama utang luar negeri," tukasnya.***