JURNALPALOPO - Aksi yang sering dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kerap kali memakan korban nyawa. Beberapa anggota TNI dan Polri menjadi korban keganasan organisasi ini.
Dalam sebuah webinar yang diadakan jumat lalu, 15 Januari 2020, bertajuk OPM sebagai organisasi teroris, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusian dan Pembangunan (PSKP), Efriza mengatakan Organisasi Papua Merdeka sudah layak dikatakan sebagai organisasi teroris.
Pasalnya, korban dari aksi OPM tidak hanya dari kalangan aparat, melainkan juga dari masyarakat Papua yang bersifat teror. Pemerintah pun diminta agar menetapka OPM sebagai organisasi Teroris.
Baca Juga: Ahli Waris Samsung Dijatuhi Hukuman Dua Setengah Tahun Penjara
Baca Juga: Ini Resep Pemutih untuk Menyembunyikan Rambut Wajah Tanpa Perlu Menghilangkannya
Efriza memberi contoh aksi teror yang baru-baru ini dilakukan OPM. Mereka membakar pesawat misionaris milik PT MAF pada tanggal 6 Januari 2021. Aksi ini dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Dengan membunuh belasan karyawan PT Istaka Karya yang sementara mengerjakan proyek jalan trans Papun di Nduga pada 2018 lalu, Efriza menilai hal tersebut sebagai langkah pembangunan pemerintahan di Papua.
Efriza menceritakan bahwa kekejaman OPM sering terlihat ketika mereka menembaki heli milik TNI yang sedang melakukan evakuasi atau membawa logistik ke wilayah pedalaman Papua. Ada juga peristiwa pembacokan terhadap tukang ojek di Kabupaten Intan Jaya.
Menurutnya, upaya presiden Jokowi sudah baik dengan menghadirkan negara melalui pendekatan kesejahteraan dengan pemberian dana Otonomi Khusus (Otsus) dan berbagai pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Bingung Makeup dengan Wajah Bulat? Ini 4 trik untuk Merampingkannya
Baca Juga: Seungri Dilaporkan Mengancam Karyawan JYP Entertainment, dengan Anggota Geng
Namun ternyata, di sisi lain, OPM malah berseberangan dengan pemerintah. Mereka memperlihatkan perlawanan untuk menunjukkan eksistensi mereka dan ketidaksetujuan apabila tanah Papua sejahtera.
Efriza menyarankan kepada pemerintah agar pendekatan kesejahteraan dibarengi dengan pendekatan militer.
Hal ini bertujuan memberikan rasa aman dan keselamatan bagi masyarakat Papua. Maka dari itu, ia mengusulkan agar OPM dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Jika OPM masuk dalam daftar organisasi teroris, Indonesia tidak akan di Intervensi lagi dari PBB sekaligus juga membatasi ruang gerak OPM agar tidak lagi mendapat suntikan dana dari luar negeri. Menurut Efriza, jika ini dilakukan, OPM akan terus mencoba menunjukkan identitasnya.
Baca Juga: Apa Arti dari Setiap Warna Aura Anda dan Bagaimana Membacanya? Ketahui Penjelasannya
Baca Juga: 9 Tips Menarik Menjaga Anda Tetap Sehat Beraktivitas di Musim Hujan
Maka dari itu, dibutuhkan penguatan militer untuk terus menjaga wilayah Papua agar tetap aman dan damai.
Sementara itu, Irfan Idris selaku Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan bahwa label teroris selama ini hanya ditunjukkan kepada aksi yang berlandaskan atau membawa simbol keagamaan.
Irfan Idris menilai bahwa masyarakat kurang menyadari aksi teror yang dilakukan OPM, padahal aksi mereka telah memakan korban yang tidak sedikit dari kalangan aparat dan masyarakat sipil.
Ia menyebutkan ada tiga varian yang menjadi dasar radikalisme berkembang di Indonesia yakni politik, keyakinan, dan tindakan. OPM bisa dikategorikan dalam politik dan tindakan karena aksi mereka yang brutal dan menyebarkan teror.
Baca Juga: 8 Hal yang akan Dialami Saat Jodoh Anda akan Muncul dalam Hidup
Baca Juga: 9 Jenis Nyeri yang Terkait Langsung dengan Keadaan Emosional
Meski tidak berbasis simbol keagamaan, dia berpendapat aksi OPM cenderung ke aspek geografis dan jika dibiarkan, mereka akan menghabisi wilayah republik Indonesia.***