Network
"Anda belum menyelesaikan tuntutan, aspirasi masyarakat Papua dan belum menjawab pertanyaan PBB bahwa negara Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM di atas Tanah Papua," kata Jeffrey Bomanak.
Jeffrey Bomanak juga mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo, untuk tidak melakukan segala kegiatan yang menurutnya ilegal termasuk kelanjutan otonomi khusus PON Papua.
Selain itu OPM TPNPB menyatakan jika PON XX dan OTSUS (Otonomi khusus Papua) adalah tindakan kamuflase NKRI, untuk menipu dunia internasional terhadap pelanggan HAM dan pembantaian diatas tanah Papua.
Jeffrey Bomanak, menjelaskan jika NKRI merupakan negara dengan pelanggaran HAM terberat di atas tanah Papua, berdasarkan laporan resmi sekjen PBB dalam sidang umum yang dilakukan bulan lalu.
Baca Juga: KNPB Janji Tidak Serang PON Papua, Agustinus R: Ketua Bicara Bagaimana, Tapi Bawahannya Melakukan
Untuk itu ketua OPM TPNPB ini menegaskan, jika Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan aspirasi rakyat Papua dan menentukan nasib sendiri.
NKRI juga harus bersedia untuk berunding dengan OPM TPNPB, sebagai aktor utama perjuangan bangsa Papua.
Terlepas dari peringatan tersebut, Presiden Joko Widodo telah tiba di Papua dan mengunjungi beberapa lokasi sebelum membuka PON Papua hari ini.***
