Network
"Pemerintah harus melakukan perbaikan regulasi untuk mendukung Indusri baja nasional. "katanya.
"Dampaknya, terjadi pengurangan tenaga kerja 3.500 orang. Menurut kami ada beberapa regulasi yang perlu diperbaiki untuk memulihkan Industri baja kita terutama Krakatau steel, regulasi yang perlu diperbaiki adalah penerapan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) yang ada di PP 10/2012 dengan merevisi penjelasan pasal 14 di PP yang menjadi celah masuknya Baja Impor," Lanjutnya.
Karena dampak dari masuknya baja Impor melalui Batam mengakibatkan utilisasi pabrik baja di Indonesia sangat rendah. "Yakni hanya mencapai sekitar 43% di tahun 2019,” jelas Politisi PKS asal Riau ini.
Selain perbaikan regulasi, menurut Chairul pembenahan managemen di Krakatau Steel perlu dilakukan.
Baca Juga: Sukses Buat Pangeran William Terpesona, Gaun Ikonik Kate Middleton ternyata Seharga Rp1 Miliar
"Managemen yang baru harus meningkatkan efesiensi dan menurunkan pemborosan yang selama ini terjadi.
Langkah mismanagemen jangan terjadi lagi di Krakatau Steel, temuan BPK tahun 2015 dan 2016 tentang adanya pemborosan di proyek pabrik baja berteknologi tanur tiup jangan terulang kembali oleh managemen yang sekarang," ujarnya.***
(Penulis : Sarnapi)
