Network
JURNAL PALOPO - Kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor batubara membuat beberapa negara mengalami krisis.
Kebijakan larangan ekspor batubara ini dimulai pada 1 Januari 2022. Sejak hari itu, negara-negara seperti Jepang mengalami krisis energi dalam negeri.
Larangan tersebut juga mendorong harga batubara di China dan Australia mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada minggu lalu.
Dengan kebijakan ini, Indonesia sebagai negara pengekspor batubara termal terbesar dunia mengubah pasar energi global.
Pembangkit listrik domestik di beberapa negara terpaksa mengalami kekurangan pasokan akbiat kebijakan pemerintah Indonesia.
Berbagai negara yang bergantung pada batubara kemudian mendesak pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan tersebut.
Kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor batubara dikeluarkan menyusul adanya laporan dari PLN tentang persediaan bahan bakar yang sangat rendah untuk di pembangkit listrik domestik.
Baca Juga: Bertekad Bungkam Bali United, Persib Bandung Andalkan Victor Igbonefo dan Kakang Rudianto
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan pada awal 2022, PLN hanya mendapatkan pasokan sebesar 35.000 ton batu bara.
PLN telah mengamankan 13,9 juta ton pada Rabu, 5 Januari 2022. Jumlah ini dianggap masih kurang karena butuh sekitar enam juta ton lagi untuk mengamankan stok selama 20 hari atau sekitar 20 juta ton.
PLN pada November memperkirakan akan membutuhkan 119 juta ton pada 2022.
Kementerian BUMN mengatakan, pihaknya mendorong PLN untuk memperbaiki manajemen pasokan dan meningkatkan kontrak pengadaan jangka panjang.
Baca Juga: Arema FC masih Punya 4 Slot Pemain yang akan Dibeli, Rumor Mengerucut ke Nama Evan Dimas
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa keadaan darurat telah berakhir.
Kementeriannya juga akan meninjau "formula" baru untuk regulasi kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) dan mengambil keputusan baru dalam pertemuan.
China, India, Jepang, dan Korea Selatan biasanya merupakan pembeli utama batu bara Indonesia.
Negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Filipina dan Vietnam juga merupakan pasar potensial bagi Indonesia.
Senin, 10 Januari 2022 Menteri Energi Filipina, Alfonso Cusi meminta Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batubara.
Cusi mengatakan jika kebijakan tersebut dapat merugikan perekenomian negara-negara yang bergantung pada batubara untuk pembangkit listrik.
Langkah Filipina mengikuti permintaan serupa dari pemerintah Asia lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan.
Cusi telah meminta departemen luar negeri untuk menengahi dan mengajukan banding atas nama Filipina melalui mekanisme kerja sama ASEAN.
Baca Juga: Wah! F-35 akan punya Penantang, Bukan KF-21, Tapi Pesawat Lama yang di Upgrade
Filipina, yang masih sangat bergantung pada batubara untuk pembangkit listrik, membeli sebagian besar kebutuhannya dari Indonesia, dan beberapa, lebih mahal, pasokan dari Australia dan Vietnam.
Pada tahun 2021 negara tersebut memasok 2,3 juta ton per bulan dari Indonesia untuk bahan bakar pembangkit listrik.
Sebelumnya, desakan juga datang dari Jepang dan Korea Selatan untuk menghentikan larangan ekspor batubara.
Kedubes Jepang telah mengirimkan surat kepada pemerintan Indonesia untuk tetap mengekspor batubara berkalori tinggi ke negaranya.
Baca Juga: Evan Dimas Rebutan 3 Klub Raksasa Liga 1, Arema FC Paling Berpeluang Gaet Si Mungil
Sementara itu, pemerintah Korea Selatan melalui Menteri Perdagangan Yeo Han-koo menyatakan keprihatinanannya atas kebijakan pemerintah Indonesia ini.
Ia meminta agar pemerintah Indonesia mau bekerja sama untuk mencabut larangan ekspor batubara dan mengembalikan kegiatan ekspor seperti sedia kala.
Lain halnya pada China, Beijing mengklaim bahwa kebijakan larangan ekspor batubara tidak berpengaruh.
Ini karena China juga tengah meningkatkan produksi batu bara di dalam negeri, terutama sejak krisis pasokan listrik pada tahun lalu.***
