Network
JURNALPALOPO - Selama masa kampanye Pilkada serentak 2020, kasus pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 meningkat.
Menurut laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat sebanyak 397 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan peserta pilkada di seluruh Indonesia.
Laporan ini berdasarkan perhitungan selama periode 26 Oktober sampai 4 November, atau 10 hari terakhir.
Baca Juga: Nikmati Makan Kenyang dan Hemat Dengan ShopeePay Deals Rp1
Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menyebutkan, tren pelanggaran cenderung naik setiap harinya, selama proses kampanye yang sudah berjalan lebih dari 40 hari.
Tercatat ada sebanyak 1351 pelanggaran protokol kesehatan, dari jumlah tersebut, pelanggaran dalam sepuluh hari terakhir yang mencapai 397 merupakan angka tertinggi, selama periode yang sama.
"Jika kita lihat selama periode 10 hari pertama hanya ada 237 pelanggaran, 10 hari kedua 375, sepuluh hari ketiga 306, dan 10 hari keempat jumlahnya mencapai 397 pelanggaran," ungkap Fritz Edward Siregar, ketika mengunjungi Bawaslu Banyuwangi, Senin,9 November 2020.
Fritz menjelaskan tingginya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dikarenakan, peserta pilkada lebih memilih kampanye tatap muka, ketimbang melalui media sosial atau secara daring.
Baca Juga: Tes Kepribadian : Fakta Menarik Kepribadian Anda akan Terungkap dari Pemandangan yang Anda Pilih
“Secara nasional, paslon masih banyak melakukan metode kampanye dengan cara pertemuan terbatas dengan jumlah pesert melebihi 50 orang, ketimbang daring,” jelas Fritz Edward Siregar.
Bawaslu RI berharap semua peserta pilkada serentak 2020 bisa lebih disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan, mulai dari mengunakan masker, menjaga jarak (menghindari kerumunan) dan mencuci tangan, agar pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.
Masyarakat banyak yang berpendapat, bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 sepertinya kurang bijak.
Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa Pilkada sudah pasti akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
Baca Juga: Tahap Transisi Pemerintahan Biden, Trump Dihadapkan dengan Tekanan Transfer Kekuasaan
Disamping itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada secara serentak lebih penting.
Alasannya untuk menguatkan penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini sedang berlangsung.
Ia berpendapat bahwa dimasa krisis seperti ini, dibutuhkan kepastian seorang figur pemimpin daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Jika 270 daerah pelaksanaan Pilkadanya ditunda, kemudian posisi kepala daerah yang sangat krusial di masa krisis hanya ditempati pelaksana tugas yang lemah secara legitimasi dan terbatas ruang lingkupnya dalam mengambil keputusan," kata Puan, Rabu 21 Oktober 2020.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Hati, Pikiran, atau Intuisi? Tes Ini Menunjukkan Apa yang Anda Ikuti Dalam Hidup
"Dan itu justru dapat membuat kerja pemda menjadi lambat dan menimbulkan lebih banyak ketidakpastian," tambahnya.
Akibat pandemi Covid-19, Pilkada yang awalnya dilaksanakan pada September 2020, harus diundur ke 9 Desember 2020.
Padahal menurut Puan, kita butuh kecepatan dan kepastian yang dapat memberikan rasa tenang.
"Yang penting adalah kita harus bersama-sama memantau dan mengingatkan agar kampanye-kampanye yang dilakukan selama Pilkada benar-benar mengikuti protokol kesehatan yang ketat," jelasnya.
Baca Juga: Meski Lega dengan Kemenangan Biden, Industri Teknologi Tiongkok Tidak Bisa Santai
"Bagaimana menjangkau rakyat dan merebut hati mereka sambil tetap menjaga rakyat dari ancaman Covid-19," ujarnya.***
