Network
JURNALPALOPO.COM - Salah satu akibat dari dampak pandemi Covid-19 saat ini, membuat Pemerintah harus menunda rencana pembangunan ibu kota Negara baru ditahun depan.
Penundaan itu dipastikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat di Gedung DPR RI, Selasa, 8 September 2020.
Meskipun demikian, pihaknya akan tetap melanjutkan pembahasan masterplan hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Baca Juga: Sederet Fakta Tentang Alfred Riedl di Dunia Sepak Bola
Baca Juga: Keren, 6 Tempat Wisata di Papua yang Wajib Anda Kunjungi
Baca Juga: Bawa Nama Palopo, Muh Firmansyah Juara 1 Pemuda Pelopor Sulsel
"Kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan," ujar Suharso dikutip dari Warta Ekonomi berjudul Mohon Maaf, Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Gak Jadi..
Lanjutnya, ia mengatakan pihaknya tetap mengalokasikan anggaran tahun 2021 untuk pembahasan serta pembangunan dasar di kota penyangga tersebut.
Sementara itu, untuk anggaran pembangunan infrastruktur dasar masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp831,4 miliar.
Sedangkan pada tahun depan total anggaran yang diajukan oleh Bappenas sebesar Rp1,7 triliun.
Baca Juga: Catat Nih! Begini Cara Cairkan Insentif Kartu Prakerja Gelombang 7
Baca Juga: Wakil Walikota Palopo Sambut Hangat Kunjungan Tim Balai Harta Peninggalan Makassar
Baca Juga: 19 Jenis Perasaan yang Biasa Dirasakan, Tapi Tak Bisa Dijelaskan dengan Kata
Kemudian, besaran anggaran yang diajukan untuk 2021 masih lebih rendah dibandingkan anggaran pada tahun ini yang sebesar Rp1,8 triliun.
Anggaran 2021 ini terdiri dari rupiah murni Rp1,62 triliun, pinjaman Rp84,47 miliar dan hibah Rp65,41 miliar.
Sebelumnya ditempat terpisah, Ahmad Heri Firdaus, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pernah mengatakan bahwa pemerintah akan menghadapi 'tantangan' dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di ibu kota baru karena kelesuan ekonomi nasional dan global.
"Sekarang ini defisit APBN kian diperlebar, bahkan lebih dari 5%, tapi nanti akan kembali lagi ke maksimal 3% pada 2023.
Baca Juga: Siap-siap Realme 7 dan 7i akan Hadir di Indonesia, Ini Bocoran Spesifikasinya
Baca Juga: Gelar Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Pemkot Palopo Perketat Protokol Kesehatan
"Ini suatu tantangan tersendiri bagaimana pemerintah bisa memberikan anggaran untuk alokasi belanja infrastruktur di daerah ibukota baru, sementara defisit harus ditekan kembali," jelasnya.***
