Network
Politikus PKB ini menyatakan, dalam seleksi POP harus mempunyai keberpihakan kepada ormas-ormas dengan rekam jejak panjang di dunia pendidikan di Indonesia.
Hal itu bisa dilihat dari jaringan sekolah yang mereka miliki, jumlah pendidik yang terafiliasi, hingga komitmen terhadap NKRI dan Pancasila.
"Kalau dalam pandangan kami tidak bisa POP ini kita serahkan ke pasar bebas dalam proses seleksinya. Perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus karena sekali lagi ini POP ini juga merupakan bagian dari upaya untuk memberdayakan masyarakat," ujarnya.
Komisi X DPR RI juga mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim yang akan melakukan evaluasi lanjutan pelaksanaan Program Organisasi Penggerak.
Baca Juga: Baru 3 Bulan Menikah, Suami Tega Bunuh Istrinya Hanya Karena Sakit Hati
"Kami mendukung adanya evaluasi tersebut. Terutama dalam hal kriteria, perlu dievaluasi lagi poin-poin apa saja yang seharusnya masuk menjadi penilaian," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian di Jakarta, Sabtu.
"Sebagai contoh, rekam jejak dan perannya selama ini dalam pembangunan pendidikan Indonesia. Itu tidak bisa dikesampingkan," tambahnya.
Di kutip dari Antara, Hetifah mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan jasa lembaga independen dalam mengevaluasi program dan menyarankan kementerian menyampaikan hasil penilaian kepada peserta seleksi supaya mereka bisa menggunakannya sebagai masukan untuk melakukan perbaikan.
Di lain tempat, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan lembaganya akan memantau Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Baca Juga: Mengantisipasi Intervensi Mesir di Libya, Turki Tingkatkan Jumlah Pasukan Militernya
