Network
JURNALPALOPO.COM - Salah satu komentar muncul dari Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan.
Komisi III DPR RI menyoroti kebobrokan Rumah Tahanan Salemba yang diungkap eks Tapol Papua Surya Anta.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly harus turun ke bawah. Jika betul begitu, maka Menkumham harus bertanggung jawab.
Baca Juga: Hiraukan Pandemi Covid-19, Bos-Bos BUMN Ini Bersuka Ria, Bagaimana Respon Erick Tohir
Kepada wartawan, Senin 13 Juli 2020, Hinca menyebut pengakuan Surya mesti dicek kebenarannya.
"Periksa semua aparat di situ, bila benar dan salah harus segera ditindak diperbaiki. Saya minta Menkumham langsung sidak, dan atasi masalahnya. ," kata Hinca.
Hinca tak memungkiri masih ada sejumlah permasalahan dalam manajemen lembaga pemasyarakatan, salah satunya kelebihan kapasitas.
Dia menyebut hal itu terjadi karena banyaknya pelaku tindak pidana ringan yang diseret ke penjara.
Baca Juga: Demokrat Tanggapi Dingin Isu AHY Masuk Kabinet
“Selain itu, penegak hukum lebih sering memenjarakan dibanding merehabilitasi pengguna narkotika. Sekitar 70 persen napi berasal dari kasus narkotika,” ucap dia.
Hinca mengungkap kelebihan kapasitas lapas berdampak pada sejumlah hal. Mulai dari tidak layaknya lapas, kerusuhan, sampai praktik peredaran narkotika.
Dia berharap Yasonna segera membenahi manajemen lapas dengan sejumlah catatan tersebut, terutama selama Yasonna diberi kesempatan menjabat Menkumham.
"Saya melihat raut ketidaknyamanan para penghuni yang bukan disebabkan oleh penyesalan dari kejahatannya, melainkan karena kondisi lapas yang penuh sesak dan jauh dari prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.
Baca Juga: Tes Psikologi: Gambar Pilihan Anda akan Ungkap Jenis Trauma Saat masih Kecil dan Cara Mengatasinya
Sebagaimana diberitakan dari Pikiran-Rakyat.com dengan judul Bobroknya Rutan Salemba Terbongkar, Hinca Pandjaitan: Periksa Semua Aparat di Situ.
Menkumham harus terus-menerus mencari terobosan baru. Untuk itulah ia diberi mandat dan kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk periode keduanya," ucapnya.
Terpisah Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyoroti pentingnya DPR melakukan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai salah satu upaya membenahi persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).
“Kebijakan penghukuman pidana kepada seseorang dalam KUHP saat ini perlu direvisi agar mengedepankan asas restorative justice atau keadilan restoratif,” kata Arsul.
Baca Juga: RUU HIP Disebut Menjadi Biang 'dicopotnya' Rieke dari Posisi Pimpinan Baleg
Arsul mengakui banyaknya persoalan yang dialami Surya Anta selama menjalani hukuman di Rutan Salemba merupakan rahasia umum yang sudah diketahui banyak pihak. Bahkan, Komisi III DPR menemukan praktik penyimpangan di lapas atau rutan lain yang lebih parah.
"Itu memang problem akut lapas/rutan yang sama-sama sudah kita ketahui. Kami di Komisi III bahkan menemukan yang lebih parah," kata dia.
Arsul juga mengakui problem utama lapas atau rutan yang ada di Indonesia adalah kelebihan kapasitas atau over capacity. Masalah ini kerap kali memicu persoalan-persoalan baru di dalam lapas atau rutan. Seperti seperti kerusuhan hingga keributan sesama narapidana.
"Lapas kita itu memang tak berimbangnya antara ketersediaan tempat untuk menampung tahanan dan narapidana dengan pertambahan jumlah tahanan dan napinya. Yang satu seperti deret hitung, yang satu bertambah seperti deret ukur," kata Arsul.
Baca Juga: Jawa Barat Mencatat Rekor Baru Kasus Covid-19, Terbanyak dari Klaster Secapa AD
Sebelumnya, mantan Tapol Surya Anta sempat berbagi pengalamannya saat menjalani hukuman di Rutan Salemba sejak Agustus 2019 lewat akun Twitter. Praktik menyimpang mulai dari pemalakan hingga jual beli narkoba yang diketahui petugas terjadi di rutan itu.
Kelebihan kapasitas juga masalah yang sangat kasat mata. Jika tak punya uang, napi bisa tidur di lorong secara bertumpuk bahkan beberapa di antaranya harus tidur di depan kamar mandi. Sementara itu ada juga ruangan yang dihargai mahal untuk napi yang punya uang.***
(Penulis : Muhammad Irfan)
