JURNAL PALOPO - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur jadi pusat perhatian dalam beberapa bulan terakhir.
Terdapat pro dan kontra terkait pemindahan Ibu Kota Negara ini. Salah satu yang menolak adalah Edy Mulyadi yang belakangan mendapat kecaman dari masyarakat suku Dayak.
Edy Mulyadi dalam sebuah video yang beredar sempat melontarkan penyataan yang tidak baik dengan mengatakan Kalimantan sebagai 'tempat jin buang anak'.
Baca Juga: Comeback ke Dunia Akting, Kim Jung Hyun Deal Bintangi Drama Baru Genre Pembunuhan
Hal ini pun langsung direspon masyarakat suku Dayak yang merasa tersinggung karena kampung halaman mereka.
Tak tanggung-tanggung, para tetua suku Dayak terbang ke Jakarta untuk mencari Edy Mulyadi.
Meski Edy Mulyadi sudah membuat klarifikasi dan permohonan maaf, tetapi masyarakat suku Dayak yang tersinggung enggan menerima permohonan maaf tersebut.
Masyarakat Suku Dayak yang menolak permintaan maaf Edy memilih untuk menjatuhkan hukuman positif dan hukuman adat.
Baca Juga: Dicicil Atau Langsung, Ini Cara Bayar 10 Sumpah yang Dilanggar Menurut Buya Yahya
Masyarakat yang mengatasnamakan Suku Dayak inipun menggelar aksi damai sebagai respons terhadap sikap Edy Mulyadi yang dituding menghina Kalimantan.
Di satu sisi, Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mendukung pemindahan IKN. Bahkan dia mempertanyakan pemikiran yang menentang gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya sebagai anak bangsa, sebagai warga RI, dari presiden Soekarno sampai presiden Jokowi nggak ada yg bener bos, jadi yang bener yang mana bos? kok semua presiden salah," katanya, kepada wartawan, Rabu, 26 Januari 2022.
Prasetyo Edi Marsudi meyakini kalau pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi. Dia juga menyinggung soal stabilitas politik, misalnya unjuk rasa.
Baca Juga: Jimmy Kimmel Live Dikecam ARMY, Lelucon Tentang BTS Dinilai Mengandung Rasis
"Ada lah. kan jauh kalau ada orang unjuk rasa, ato apa. Di sana kan jauh sekali. Misal istananya di sini, unjuk rasanya di blok M kan nggak ketemu," ucapnya.
Sebelumnya, Pras juga menyampaikan harapannya bahwa ke depan Jakarta bisa menjadi pusat bisnis laiknya New York di Amerika Serikat.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa pemindahan IKN adalah bukti keseriusan pemerintah dalam memeratakan pembangunan agar tidak terjadi Jawa sentris.
"Sebagian besar APBN hanya berputar di Jawa. Jadi gagasan pertama dan utama dari pemindahan IKN ini adalah agar Indonesia tidak menjadi Jawa sentris," kata Ali Ngabalin dikutip dari Antara, 30 Januari 2022.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Gambar Ini Mengungkapkan Anda Seorang Delusi, Tangan atau Burung?
Menurutnya, pemindahan IKN bukan tanpa alasan. Hal itu karena Pulau Jawa selalu menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia dengan PDB 57,55 persen dari PDB nasional.
Sedangkan PDB di Pulau Kalimantan tercatat hanya sebesar 8,32 persen, Pulau Sulawesi sebesar 6,98 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,45 persen.
"Dengan pemindahan IKN ini, perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat bergeser dan merata ke Pulau di luar Jawa. Ini akan memutus mata rantai 'apa-apa Orang Jawa'," kata Ali Ngabalin.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan ibu kota negara di Pulau Kalimantan akan diberi nama Nusantara.***