JURNAL PALOPO - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan sikap Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sakit dan bermasalah.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyentil BUMN yang berkali-kali sakit dan bermasalah tetapi tetapi mendapat suntikan dana dari Pemerintah.
Menurut Syarief Hasan, Pemerintah belum sepenuhnya konsisten dalam mengelola BUMN yang sering kali kolaps dalam hal keuangan.
Baca Juga: Jagdish Tak Menyerah Mencari Keberadaan Anandhi, Sinopsis Balika Vadhu Hari Ini Kamis 21 Oktober
"Selama ini, BUMN-BUMN selalu disuntik dengan dana PMN setiap kali sakit. Lalu, Presiden menyebut bahwa BUMN terlalu tajam padahal Pemerintah-lah yang menyuntikkan dana," ungkap Syarief Hasan dikutip dari laman resmi MPR RI.
Bahkan menurut Syarif Hasan, suntikan dana kepada BUMN belum bisa menyelesaikan masalah di berbagai BUMN.
Ia mengatakan jika masalah BUMN ada pada tata kelolannya yang bukannya untung malah merugi.
"Persoalan utama BUMN itu terletak pada pengelolaannya sehingga BUMN tersebut tidak untung dan malah merugi. Sehingga, solusinya adalah perbaikan manajemen, bukan pemberian dana setiap merugi," ungkap Syarief Hasan.
Baca Juga: Sinopsis Balika Vadhu 21 Oktober 2021: Anandhi Bawa Tas Besar, Sumitra Curiga dan Cemas
Manajemen yang buruk menbuat tata kelolanya memjadi buruk pula dan menyebakan kerugian yang sangat besar.
"BUMN-BUMN yang disuntik dana tersebut masih terus merugi karena memang manajemennya yang buruk sehingga tidak mampu mengelola BUMN dengan baik.", ungkap Syarief Hasan.
BUMN yang dianggap sakit dan bermasalah diantaranya PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, Perum Bulog, hingga Garuda Indonesia yang mungkin dipailitkan berdasarkan pernyataan Wakil Menteri BUMN.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong Pemerintah untuk melakukan audit terhadap seluruh BUMN yang bermasalah.
Baca Juga: Balika Vadhu Kamis 21 Oktober 2021 Memanas: Anandhi dan Shravan Hilang, Gosip Buruk Menyebar Luas
"Pemerintah harus melakukan audit total terhadap BUMN-BUMN khususnya yang sudah pernah meminta dana dari Pemerintah sehingga dapat memilah BUMN yang baik dan bermasalah," ungkap Syarief Hasan.
Audit tidak hanya dilakukan terbatas pada BUMN tetapi juga anak-anak BUMN yang sudah terlalu banyak dengan tata kelola yang salah.
"Pemerintah perlu melakukan audit hingga restrukturisasi BUMN-BUMN tersebut dapat berkontribusi terhadap pemasukan negara, tidak merugikan negara," tutup Syarief Hasan.***