JURNALPALOPO - Dalam rapat terbatas di Istana Kepresiden Bogor, Presiden Jokowi mengungkapkan rasa kecewanya atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali yang tidak sesuai ekspektasi.
"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik," tegas Jokowi, dikutip dari PMJ News.
Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut saat memimpin rapat terbatas, dengan pokok bahasan tentang 'Pendisiplinan Melawan Covid-19' yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat lalu.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Rahasia Menarik Anda dapat Terungkap dari Banyak Hewan yang Anda Lihat
Baca Juga: Tes Kepribadian: Hal Pertama yang Anda Lihat di Gambar akan Menunjukkan Banyak Hal Tentang Anda
Rapat tersebut dihadiri pleh Menko Luhut Binsar Panjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Seskab Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meminta Menko Luhut untuk merangkul pakar epidemiologi untuk mendesain dan menyusun kebijakan dalam mensukseskan PPMK jilid 2 nantinya.
"Saya ingin Menko (Maritim dan Investasi) ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," terangnya.
"Sebetulnya esensi-esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," imbuhnya.
Baca Juga: Ketahui Tiga Hal yang Memicu Seorang Pria Meninggalkan Cinta Pasangan dan Keluarga
Baca Juga: 5 Jenis Rahasia yang Tidak Boleh Disembunyikan dari Pasangan, Catatan Kriminal Hingga Kesehatan
Sebelumnya, PPKM Jawa Bali berlangsung sejak tanggal 11 – 25 Januari 2021. Namun, Jokowi menuturkan tidak berjalan dengan efektif.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi kekecewaan Presiden Jokowi terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Ganjar Pranowo mengusulkan seluruh Kabupaten/kota di Jawa dan Bali secara serentak melakukan PPKM.
"Memang PPKM jilid pertama itu tidak efektif, maka ada PPKM jilid kedua. Evaluasi malam ini, sekarang tinggal seminggu dan dirasa dampaknya kurang. Saya usulkan kepada pemerintah pusat, untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Bali semuanya ikut PPKM," ujar Ganjar Pranowo usai mengikuti rakor dengan Menko Luhut Binsar Pandjaitan di ruang rapat gedung A, Minggu, 31 Januari 2021 malam.
Baca Juga: 5 Jenis Rasa Cemburu yang Wajar dalam Hubungan Cinta dan Asmara, Pasangan Lebih Peduli pada Teman
Baca Juga: Badai Magnet akan Menghantam Bumi, Bagaimana Melindungi Diri Sendiri? Ini Penjelasannya
Ganjar yakin jika Jawa dan Bali melakukan PPKM secara serentak maka akan membuahkan hasil positif. Sebelumnya, langkah yang telah dilakukan pada awal PPKM hanya ada tiga daerah yang diusulkan menerapkan kebijakan itu, yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya.
"Tapi respon seluruh Bupati/Wali Kota di Jateng bagus dan semuanya ikut menerapkan. Sebab, mereka menganggap ini penting dan butuh partisipasi semuanya. Jadi, memang harus seperti itu," tegasnya.
Lanjut Ganjar, secara hasil pelaksanaan PPKM jilid pertama di Jawa Tengah mulai menampakkan hasil positif, seperti Bed Occupacion Rate (BOR) atau angka rata-rata keterisian tempat tidur di rumah sakit Jateng berada di bawah 60 persen semuanya.
"Jadi capaiannya muncul dari sisi penanganan kesehatan. Tempat tidur isolasi dan ICU semuanya terkendali. Bahkan untuk tempat isolasi terpusat yang kami sediakan, sampai hari ini tidak pernah penuh," terangnya.***