Network
Gilang Kembara, peneliti di Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Indonesia, mengatakan Jakarta tidak akan menyambut pendekatan militeristik oleh AS untuk menekan penangkapan ikan IUU.
“Menurut saya alangkah baiknya jika AS menawarkan kerja sama dengan penjaga pantai ke Indonesia, karena IUU fishing itu tindak pidana, jadi perlu penegakan hukum untuk melawannya,” ujarnya.
"Tapi jika yang mereka tawarkan adalah kerja sama dengan Angkatan Laut AS, dan ini menjadi masalah [militer] ... pendekatan itu berlebihan karena menurut saya penangkapan ikan IUU bukanlah ancaman eksistensial bagi suatu negara."
Jay L. Batongbacal, direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina, mengatakan Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte juga tidak akan menyambut penegakan bersama.
Baca Juga: 6 Media Tanam Hidroponik agar Tanaman bisa cepat Tumbuh, Salah Satunya Arang Sekam
“Tapi [Manila] mungkin akan puas dengan berbagi informasi tentang kegiatan di laut, dan setidaknya dua sampai tiga tahun terakhir ini pemerintah, terutama biro perikanan, benar-benar memanfaatkan informasi yang tersedia dari AS tentang kegiatan penangkapan ikan di luar negeri di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina (ZEE), ”ujarnya.
Menurut laporan tahun 2015 yang diterbitkan oleh lembaga pemikir internal Parlemen Eropa, 10 negara di Asia Tenggara (ASEAN) menyumbang sekitar seperlima dari produksi ikan laut global, dan ekspor ikan dari kawasan itu bernilai USD 11 juta atau sekitar Rp155 miliar tahun itu.
Sebagai perbandingan, industri perikanan IUU global diperkirakan bernilai USD 23,5 juta per tahun, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB.
Tiongkok, yang memiliki armada penangkapan ikan jauh terbesar di dunia, adalah pelaku utama penangkapan ikan IUU.
Baca Juga: Hati-hati! Bagi Anda Pencinta Tanaman Hias, ini Penyebab Tanaman Layu dan Mati
