JURNALPALOPO.COM- Sebanyak 1.295 korban banjir Luwu Utara menerima bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH), di Aula Kantor Camat Masamba, Senin 24 Agustus 2020.
Dana Tunggu Hunian, diberikan korban bencana banjir bandang yang rumahnya rusak berat atau hilang terbawa arus banjir bandang di daerah Kecamatan Sabbang, Baebunta dan Masamba.
Penerima Dana Tunggu Hunian, diharapkan menggunakan dana ini untuk menyewa rumah yang betul-betul layak dan sehat, sehingga mereka tidak lagi tinggal di tenda-tenda pengungsian.
Baca Juga: Positif Covid-19, Usain Bolt Minta Orang-orang didekatnya untuk Karantina Mandiri
Baca Juga: Meleset, Sri Mulyani akui Asumsi Makro 2020 Tak Capai Target
Baca Juga: Gisella dan Gempi Liburan ke Bali, Gading Martin di Ajak Ikut Berlibur
Dana Tunggu Hunian ini sebesar 500 ribu rupiah perbulan per kk dan disalurkan melalui rekening BRI penerima. Bantuan ini akan diberikan selama 6 bulan, sampai hunian tetap rampung.
Sesuai aturan dari pusat, Dana Tunggu Hunian diberikan selama enam bulan dengan pertimbangan huntap selesai dibangun selama 6 bulan. Jika hunian tetap rampung sebelum 6 bulan, maka DTH tidak akan diberikan lagi.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan, jika huntap hari ini bisa selesai akan kita selesaikan segera.
"Tak ada gunanya jika ditahan-tahan, kasihan warga kita yang saat ini mendiami lokasi tenda pengungsian,"tegas Indah, saat dikonfirmasi , Selasa 25 Agustus 2020.
Baca Juga: Resep Membuat Kue Ongol-ongol yang Lembut
Baca Juga: Penyebab, Gejala dan Tanda serta Pencegahan Sakit Takikardia
Baca Juga: Bocah Viral karena Ekspresi Kocaknya, Posan Tobing Kontrak Alwiansyah di Labelnya
Indah menambahkan, pemerintah akan terus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan warga yang terkena dampak banjir bandang.
"“Pemerintah tidak akan membiarkan kita terlalu lama dalam kondisi yang tidak menentu,"pungkas Indah Putri Indriani.
Bagi warga yang memiliki rekening BRI diharapkan segera menyerahkan nomor rekeninga agar ditransefer segera. Sementara bagi yang belum memiliki, akan difasilitasi pemerintah daerah.***