Network
Dalam menyikapi Isu Kawasan Siguntu Latuppa, Pemerintah Kota Palopo menggelar rapat bersama Forkopimda.
Rapat yang digelar Pemkot palopo untuk membicarakan solusi terbaik terkait hal tersebut yang dilakukan di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Walikota, Senin 24 Agustus 2020.
Rencananya, Walikota akan bersurat ke Kementerian ESDM untuk meminta petunjuk sekaligus meminta ijin agar memfasilitasi melakukan kunjungan dan bertemu dengan tim ahli dibidangnya.
Baca Juga: Jangan Nikahi 6 Tipe Wanita Ini, Menurut Nasehat Imam Ghazali
Baca Juga: Kukuhkan Satgas Covid-19 tingkat RT/RW, Judas Amir Ingatkan 3 Hal
Disampaikan Walikota Palopo HM. Judas Amir bahwa yang di inginkan sebenarnya adalah kebaikan untuk masyarakat kota palopo dibalik itu juga jangan sampai ada potensi untuk kehancuran.
"Yang bisa memberikan kita petunjuk baik atau tidak baiknya adalah orang yang ahli tentang ilmu tersebut tentu yang kita inginkan adalah supaya kekayaan alam kita ini berguna bagi masyarakat", ujar Walikota.
"Dan yang bisa menjawab ini adalah para tim ahli dibidangnya apakah kawasan Siguntu dapat dikelola dan tidak merugikan masyarakat, apakah diatas itu ada emasnya, jangan hanya kebaikan yang dapat ditonjolkan tapi juga ingat bahayanya," sambung Judas.
Di kesempatan yang sama, Wakil Walikota Palopo Rahmat Masri Bandaso juga menyampaikan perlunya kajian dan Tim ahli di datangkan untuk melihat bagaimana kelayakan pertambangan tersebut.
Baca Juga: Bantuan 160 Juta Mengalir untuk PDAM Luwu Utara dari PDAM se- Sulawesi Selatan
Baca Juga: Info Lowongan Kerja Universitas Negeri Yogyakarta Agustus 2020
Lebih lanjut dijelaskan, jika memang lokasi tersebut layak dilakukan pertambangan tentu kita juga dapat melihat apakah lingkungan tersebut juga aman jika hal tersebut dilakukan.
"Jadi yang penting adalah perlunya kajian dari tim ahli sehingga dari hasil kajian nntinya itu dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah".
Turut hadir pula Ketua DPRD Kota Palopo Hj. Nurhaenih, Kapolres Kota Palopo AKBP. Alvian Nurnas, Kasdim 1403/swg Suparman, Serta Pimpinan perangkat daerah.***
