Network
JURNALPALOPO.COM - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Ag membuka kegiatan Rapat Koordinasi pencegahan Korupsi sektor perbankan Wilayah Sulawesi Selatan melalui zoom meeting, Kamis 9 Juli 2020.
Sementara dari Pemerintah Kota Palopo hadir mengikuti Rakor tersebut via zoom di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III Kantor Walikota Palopo, diantaranya Sekretaris Daerah Kota Palopo, Drs. Firmanza DP., SH., M.Si, Kepala BPKAD Kota Palopo, H. Samil Ilyas, Kabag Ekonomi Setda Kota Palopo, Andi Fauziah
Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan dalam pencegahan Korupsi harus ditangani bersama secara serius.Tentu bukan tidak mungkin bangsa yang besar sekalipun kita ketahui bahwa perilaku korupsi ini tidak akan mungkin memberikan nuansa yang baik.
Baca Juga: Sosialisasi Perwal, Dinas Perdagangan Palopo Bagikan Masker
Lanjut Nurdin, khususnya di Sulsel tentu berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, transparan, partisipatif, yang merupakan satu dari lima program nyata pembangunan di Sulawesi Selatan tahun 2018-2023.
"Demi mewujudkan hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menggandeng korsupgah KPK, Kejaksaan Tinggi baik dalam tata kelolah aset daerah maupun transparansi perbankan daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi".
Nurdin juga menyebutkan Bank Sulselbar sebagai BUMD telah menggandeng korsupgah KPK dan Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pendampingan dalam tekhnis operasional berkomitmen good government dengan baik.
"Dengan berkolaborasi bersama Kejaksaan dan KPK mampu menunjukkan pada penegak hukum bahwa dalam pengelolaan bank harus transparan".
Baca Juga: Seruduk Kantor Wali Kota Palopo, PMII Tuntut Transparansi Anggaran Covid-19 yang Mencapai 31 M
Kolaborasi ini mengharapkan kegiatan ekspansi pertumbuhan bisnis yang dilakukan oleh Bank Sulselbar dapat menjadi langkah untuk mencegah penyimpangan, sebab yang terbaik adalah melakukan pencegahan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Barat Drs. H. Ali Baal Masdar, M.Si menyampaikan apresiasi terhadap pencegahan korupsi yang dilakukan KPK yang telah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi program pemberantasan korupsi di wilayah provinsi sulsel dan sulbar.
Aksi ini memberikan tanggap kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu perangkat kerja untuk memahami elemen-elemen korupsi berdasarkan sektor wilayah atau instansi yang rentan korupsi.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah sulbar dalam mencegah korupsi kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah telah bekerjasama dengan bank sulselbar juga menerapkan pencairan dana kas umum daerah melalui sistim sp2d yang dilakukan bendahara yang mengutamakan aplikasi elektronik.
Baca Juga: Lakalantas Terjadi di Palopo, Tiga Orang Pengendara Jalani Perawatan di Rumah Sakit
Dirinya juga mengatakan bahwa Bank sulselbar telah banyak memberikan kegiatan perbankan untuk membangun sulbar untuk terus semakin baik dengan pendampingan yang dilakukan KPK dan OJK bank sulselbar akan cepat berkembang pada pendapatan asli daerah untuk kebangkitan perekonomian Serta berharap kepada semua elemen untuk bersama berkomitmen mengawal program pemberatasan korupsi untuk wilayah provinsi sulbar.
Adapun Pemateri pada Rakor tersebut yaitu Pertama, Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah 8 KPK, Dian Patria yang membawakan materi program pencegahan korupsi sektor perbankan.
Kedua, Kepala OJK Regional 6 wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, Moh Nurdin Subandi yang membawakan materi Fungsi Pengawasan Jasa Keuangan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Ketiga, Direktur Utama BPD Sulselbar, Irmayanti Sultan yang membawakan materi Program pencegahan korupsi BPD antara lain inovasi bank BPD, Penyertaan modal pemda, kolektibilitas Kredit, dan CSR bank BPD.***
Baca Juga: Curah Hujan Tinggi Sebabkan Sejumlah Titik Rawan Longsor Susulan di Batang Barat
