JURNAL PALOPO- Gerbong unjuk rasa kembali pecah di Kota Palopo, menuntut pembatalan wacana penundaan pemilu dan wacana 3 periode.
Aksi demonstrasi 11 April 2022 ini, memakan berlangsung ricuh dan membuat perserta alami luka.
Aksi demonstrasi ini 11 April 2022 ini, diikuti oleh Ribuan peserta yang berasal dari lima kampus Kota Palopo dan 48 organisasi.
Baca Juga: Aksi Unjuk Rasa 11 April Kota Palopo Berakhir Ricuh, 700 Personil Gabungan TNI Polri Dikerahkan
Mereka tergabung Aliansi Aktivis Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera).
Awalnya unjuk rasa berlangsung damai, yang di awali dengan long march dan orasi sepanjang jalan.
Kumudian transit di depan kantor Wali Kota Palopo, sembari orasi depan Gedung Putin itu.
Saat tiba di lapangan Pancasila, depan kantor DPRD Palopo, para pengunjukrasa disambut dengan lawat duri.
Baca Juga: Unjuk Rasa 11 April, Pemerintahan Jokowi Dinilai Krisis Kepercayaan Publik, AMPERA Tuntut 7 Hal
Hingga akhirnya demo 11 April berakhir ricu alias caos, saat demonstran dan kepolisian saling balas serangan.
Kericuhan dipicu saat mahasiswa meminta masuk ke dalam kantor DPRD Palopo, namun hanya perwakilan saja yang diperkenankan.
Tak puas dengan hal itu, kericuhan mulai pecah.
Lemparan batu kearah gedung DPRD Palopo, disambut dengan balasan tembakan gas air mata.
Baca Juga: Antisipasi Kemacetan Unjuk Rasa Besar-besaran 11 April, Arus Lalu Lintas Kota Palopo Dialihkan
Dalam aksi tersebut, dilaporkan korban yang jatuh sebanyak 18 orang.
14 orang merupakan mahasiswa, 2 pihak kepolisian dan 2 dari warga sipil.
"Dari 2 posko Medis saat ini total korban aksi unjukrasa sudah 18 orang, dengan rincian, Mahasiswa 14 orang, Polisi 2 orang, dan masyarakat sipil 2 orang,"tutur dr A. Fadly, Ketua Umum PSC 119 Kota Palopo.
Dari informasi yang beredar, pihak kepolisian juga mengamankan 8 orang mahasiswa.
Baca Juga: Unjuk Rasa 11 April, Mahasiswa Bawa 7 Tuntutan, Orasi Diilakukan di Depan Kantor Wali Kota Palopo
Namun diakhir demostrasi, mereka dilepaskan setelah unjuk rasa perlahan bisa dinetralisir.
Aksi demonstrasi ini sendiri, dilakukan seluruh mahasiswa se-Indonesia, dengan salah satu tuntutan menghilangkan rencana jabatan presiden tiga periode.***