Network
JURNALPALOPO.COM - Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Sulut Steven Kandouw, menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra.
Pejabat yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan itu menyampaikan permohonan maafnya terkait pernyataannya di Langowan, Kabupaten Minahasa, Sabtu pekan lalu.
Dalam permintaan maafnya, Steven menegaskan kesadaran pribadinya dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat di Langowan, TKD Prabowo-Gibran, serta keluarga besar Maengkom-Sigar.
Dia menjelaskan bahwa jika ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti hati dalam orasinya, ia meminta dimaafkan.
"Dari lubuk hati terdalam, tidak dipaksakan, tetapi kesadaran pribadi, saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara di Langowan, TKD Prabowo-Gibran, termasuk keluarga besar Maengkom-Sigar, permohonan maaf sebesar-besarnya," kata Steven kepada wartawan di Manado, Senin.
"Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya," lanjut ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Sulut itu.
Selain meminta maaf, sebagai pejabat publik, ia juga mengemukakan bahwa pelaksanaan pemilu harus menciptakan suasana kondusif.
"Walau berbeda afiliasi politik, beda partai, beda capres dan cawapres, kita harus berbesar hati bahwa kedamaian, harmoni harus menjadi yang prioritas," tuturnya.
Steven juga berharap Pemilu 2024 bisa menjadi pesta demokrasi yang riang gembira di Sulut.
"Pesta demokrasi yang memberikan sosialisasi, pencerahan, dan pendidikan politik bagi semua terlebih generasi-generasi di bawah kita," kata dia.
Sebelumnya, video orasi Steven Kandouw yang menyebutkan patung tembaga Schwarz di depan Gereja GMIM Sentrum Langowan dibangun oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, viral di media sosial.
Baca Juga: Prediksi Duel Sengit Piala Asia 2023: Indonesia vs. Irak, Antara Dominasi dan Tekad Tim Muda
Padahal, pembangunan patung tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto.
Steven selanjutnya menyebutkan karya Prabowo ramai disebut-sebut saat ini karena terkait agenda politik Pilpres 2024.***
