Network
"Pemerintah menempatkan diri sebagai masyarakat untuk mempertimbangkan bagaimana dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat akibat dari keputusan-keputusan yang akan dan telah diterapkan,” ujar Menko Airlangga.
Salah satu contohnya adalah tentang kebijakan pemberian bantuan tunai kepada para pedagang kaki lima, pemilik warung, dan nelayan (BT-PKLWN) yang diinisiasi untuk membantu pelaku UMKM sekaligus mendorong konsumsi masyarakat.
Selain itu, ada juga program Kartu Prakerja yang bersifat semi bansos dan diinisiasi Pemerintah untuk reskilling dan upskilling masyarakat di masa pandemi. Kartu Prakerja ini manfaatnya berhasil diterima oleh 11,4 juta penerima.
Untuk siswa sekolah, Pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet gratis guna menjamin ketersediaan pendidikan di masa pandemi.
Seluruh langkah tersebut memang memiliki risiko dari sisi kebutuhan anggaran negara. Namun, Menko Airlangga percaya bahwa hal tersebut akan mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat.
“Pemerintah memprioritaskan masyarakat, kami berinvestasi di dalamnya, dan memastikan kepercayaan mereka. Saya sangat yakin bahwa keputusan ini dalam jangka panjang akan terbukti sama pentingnya dengan yang mereka lakukan dalam jangka pendek.
"Pada akhirnya, jika masyarakat Indonesia dapat mempercayai Pemerintah, maka masyarakat tersebut akan menjadi investasi paling berharga bagi sebuah negara,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menegaskan bahwa pendekatan people-first ini tidak hanya berlaku pada masa krisis. Penggunaan pendekatan ini di bidang tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lain dapat menjadi kekuatan penuntun dibalik upaya pembangunan.
