Network
JURNAL PALOPO - Konflik Ubedilah Badrun dengan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep memasuki babak baru.
Setelah pelaporan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep beberapa waktu lalu, Ubedilah kini kembali dengan membawa bukti baru.
Ubedilah Badrun pada hari rabu lalu, 26 Januari 2022 diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporannya kepada dua anak presiden itu.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Botol atau Anjing, Gambar yang Terlihat Pertama Menentukan Anda Orang yang Simpatik
Aktivis '98 ini dimintai keterangan soal dugaan adanya praktek pencucian uang, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh Gibran dan Kaesang.
Dalam pemeriksaan itu, Ubedilah juga menyertakan dokumen tambahan untuk melengkapi laporannya tersebut.
Dengan tambahan dokumen tersebut, Ubedilah yakin jika laporannya akan diproses KPK sesuai dengan ketentuan konstitusi dan UU.
Menurut Ubedilah Badrun, KPK seharusnya menegakkan hukum berdasarkan prinsip equality before the law atau semua warga negara berkedudukan yang sama di mata hukum.
Baca Juga: Persib Bandung Hadapi Persikabo, Robert Rene Alberts: Kami Masih di Jalur Juara
Selain itu, lembaga antirasuah tersebut juga tetap menegakkan asas praduga tak bersalah.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), Salim Said membeberkan tentang rezim di bawah pemerintahan Jokowi.
Dalam wawancaranya di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Kamis, 27 Januari 2022, Salim Said mengungkapkan jika Jokowi semakin kuat.
Hal ini karena konsolidasi yang terjalin di pemerintahan adalah konsolidasi Jokowi dan bukan konsolidasi demokrasi.
Baca Juga: Bukan Pratama Arhan, Shin Tae Yong Justru Beri Pujian pada 2 Wonderkid Jawa Timur Ini
"Untuk proses politik Indonesia, menurut saya, itu bukan konsolidasi demokrasi, itu lebih merupakan konsolidasi kekuatan Jokowi," katanya.
Terlebih lagi karena putra sulung dan menantunya terpilih sebagai kepala daerah.
Sehingga menurut Salim Said, itu sangat beresiko karena tidak bisa dipastikan apakah Jokowi masih kuat setelah ia selesai jadi presiden.
Melihat Fenomena tersebut, Salim Said menyimpulkan bahwa ini bukan contoh yang baik bagi demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Dibantai Timnas Indonesia, Pelatih Timor Leste Ajak Ngopi Bek Persib Bandung
Pasalnya, seperti tercatat dalam sejarah, Indonesia baru saja melakukan sidang MPR dengan keputusan melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Lah kok kita punya presiden (yang) KKN-nya terang-terangan," jelasnya.
"Anaknya yang cuma punya pengalaman jual martabak jadi wali kota," tambahnya.
"Itu bagi pendidikan politik Indonesia, konsolidasi seperti itu sangat melukai perjalanan demokrasi di Indonesia," katanya.***
