Network
JURNAL PALOPO - Presiden Jokowi memberikan pernyataan soal hasil Tes Wawasan Kebangsaan 75 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus.
Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Merdeka melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 17 Mei 2021.
Presiden Jokowi menyatakan KPK harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Formasi CPNS dan Non CPNS (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021
"Pengalihan status Pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang sistematis," kata Presiden Jokowi.
Presiden ke-7 RI ini juga menyatakan, hendaknya hasil TWK menjadi masukan untuk langkah perbaikan KPK baik secara individu maupun institusi KPK.
"Hasil TWK tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes," ucap Presiden Jokowi.
Baca Juga: Sering Lihat Vicky Prasetyo Gombal Wanita, Ibunda Kalina Oktaranny: Saya Getok Kamu
Presiden Jokowi berpendapat jikalau dianggap ada kekurangan, masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan TWK dan perlu segera dilakukan perbaikan baik pada level individual maupun organisasi.
Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK), dalam putusan pengujian UU Nomor 19 tentang Perubahan Kedua UU KPK, dimana pengalihan status menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.
Terakhir, Presiden meminta kepada pihak terkait di antaranya Pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 Pegawai KPK yang tidak lulus tes dengan prinsip yang disampaikan di atas.
Seperti diketahui, 75 Pegawai KPK sudah dinonaktifkan melalui Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.
SK tersebut tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).***
