JURNALPALOPO - Polri akan melakukan penjagaan di objek-objek vital pasca seruan boikot Prancis. Penjagaan dikhususkan di perusahaan-perusahaan asing untuk mengantisipasi rencana aksi sweeping yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
Kadiv Humas Polri Irjen, Pol Argo Yuwono menyebut Polri juga melakukan komunikasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang anti produk Prancis untuk tidak melakukan hal tersebut.
“Kami akan melakukan penjagaan yang menjadi objek-objek vital Prancis termasuk swalayan, kita patroli. Untuk itu kami korrdinasi dengan jajaran Polda,” ungkap Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu 4 November 2020.
Baca Juga: Rayakan Awal Bulan November dengan Merchant Baru ShopeePay
Selain itu, pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat melalui media sosial berupa video ataupun gambar untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Dengan begitu, tidak ada aksi penjarahan atau kerusuhan lainnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi atas pernyataan kontroversial Macron. Dia meminta ajakan memboikot produk Prancis disikapi secara jernih.
“Kepada masyarakat umat Islam dan bangsa Indonesia yang ingin menyampaikan aspirasi penolakan silakan, tapi dengan tertib, tidak boleh merusak dan harus mengikuti aturan main,” kata Muhyiddin.
“Saya yakin umat Islam tak anarkis dalam melakukan aksi dan solidaritas. Biasanya ada penyusup bayaran yang merusak akai damai umat,” sambungnya.
Baca Juga: Penasihat Donald Trump: Jika Florida Jatuh ke Joe Biden, Maka Pertandingan Selesai
Dibeberapa minimarket di Jakarta sudah melakukan boikot terhadap produk-produk asal Prancis sebagai bentuk protes atas pernyataan presiden Emmanuel Macron yang dianggap menghina umat Islam dan Nabi Muhammad SAW.
Danone Indonesia menanggapi kampanye aksi boikot produk Prancis yang ada di Indonesia pasca pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina umat Islam.
Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan, Danone Indonesia tidak memiliki keterkaitan terhadap pandangan politik suatu negara, termasuk Prancis dan hal-hal di luar bisnis perseroan.
"Oleh karena itu, sebagaimana yang beredar di media, kami menyambut baik pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dimana pemerintah telah mengambil langkah untuk tidak ikut serta memboikot produk-produk Prancis karena hal tersebut di luar dari konteks perdagangan," ujar Arif di Jakarta, Selasa.
Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 11 Bakal Ditutup Hari Ini, Segera Daftar Sebelum Terlambat
Arif menuturkan, produk-produk perseroan seperti SGM dan AQUA, adalah produk-produk yang dikembangkan dan diproduksi di Indonesia oleh tenaga kerja Indonesia untuk konsumen Indonesia.
"SGM sudah hadir sejak 1965, AQUA juga hadir sejak 1973 di Indonesia dan telah menjadi kepercayaan banyak konsumen sampai sekarang," katanya.
Ia menambahkan, perusahaan pun akan terus memaksimalkan usaha dalam membantu menyediakan produk bernutrisi untuk mendukung generasi masa depan, serta menawarkan hidrasi sehat untuk memenuhi kebutuhan hidrasi keluarga Indonesia.
"Oleh karena itu kami akan tetap melanjutkan komitmen kami untuk melayani kebutuhan nutrisi dan hidrasi sehat melalui jutaan pedagang yang menjual produk kami di Indonesia dan disiapkan oleh hampir dari 15.000 karyawan kami di seluruh Indonesia," ujar Arif.
Baca Juga: 4 Kebiasaan Wanita ini tanpa Disadari Dapat Mengundang Maut, Simak Penjelasannya!
Imbas dari pernyataan presiden Prancis tersebut membuat Pemerintah Aceh menunda perjanjian kerjasama dengan Institut Francais d’Indonesie.
“Penundaan kerja sama ini sebagai sikap protes, bentuk keberatan pemerintah bersama seluruh masyarakat Aceh kepada Pemerintah Prancis yang telah mendiskreditkan Islam,” kata Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Banda Aceh, Senin.
Ia menjelaskan sikap Presiden Prancis yang mengatakan Islam sebagai agama yang mengalami krisis di dunia dan tidak melarang Majalah Charlie Hebdo menerbitkan kembali kartun Nabi Muhammad SAW dengan dalih kebebasan berpendapat, tidak dapat dibenarkan dan telah melukai hati 2 miliar lebih umat Islam di seluruh dunia.
Kerja sama yang bakal ditandatangani antara Pemerintah Aceh dan Institut Prancis tersebut terkait pendidikan dan budaya milik Prancis di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta.
Baca Juga: Momen Menyeramkan yang dialami Idol K-Pop, Ada yang Diancam Mau Dibunuh
Penundaan tersebut diinstruksikan langsung Nova kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syaridin.
“Benar. Atas instruksi Pak Plt Gubernur, kerja sama ini kita tunda dulu. Ini bentuk sikap protes pemerintah Aceh kepada Pemerintahan Perancis,” kata Syaridin, Kepala BPSDM Aceh.
Syaridin menyebutkan, pada 14 Juli lalu, MoU antara Pemerintah Aceh dengan Institut Perancis diteken Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Rencananya pelaksanaan kerja sama tersebut akan dilakukan pada Desember nanti. Lewat kerja sama tersebut Pemerintah Aceh merencanakan mengirim mahasiswa asal Aceh untuk kuliah ke Prancis pada tahun 2021 mendatang.
Baca Juga: Aktor Lee Dohyun dikabarkan Memiliki Kekasih, Pihak Agensi Angkat Bicara
“Untuk sementara akan ditunda pelaksanaannya atau dibatalkan untuk saat ini,” kata Syaridin.***