JURNALPALOPO.COM - Wacana pembubaran lembaga yang tidak produktif dikeluarkan Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Kemenpan RB disebut telah menyortir 96 lembaga yang ada.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid sepakat dengan langkah yang akan dilakukan Kemenpan RB.
Baca Juga: Dua Petugas KRL Diangkat Menjadi Pegawai Tetap Berkat Kejujurannya
"Saya sepakat dengan langkah Pak Tjahjo yang hendak membubarkan lembaga tak produktif," ujarnya melalui pesan singkatnya kepada redaksi Warta Ekonomi di Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Ketika ditanya soal lembaga mana saja yang layak dibubarkan, politisi PKB itu enggan menyebutkan lembaga mana saja yang patut dibubarkan.
Dirinya hanya mengatakan, "saya yakin Menpan-RB punya tolok ukur, evaluasi kinerja, dan produktivitas sebuah lembaga."
"Bagi lembaga yang tidak berdaya dan tidak bermutu, saya sepakat untuk dibubarkan," tambahnya.
Baca Juga: Komisi III DPR RI Menyoroti Kebobrokan Rumah Tahanan Salemba
Dilasnsir dari Warta Ekonomi, pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu menyarankan pemerintah melakukan dua langkah penting,
Pertama, membubarkan lembaga yang tidak produktif untuk mengurangi beban dan refocusing anggaran negara.
Kedua, apa yang dilakukan pemerintah disebut salah satu cara menerapkan manajemen krisis, yakni mengefektifkan, merampingkan, dan atau membubarkan lembaga yang kurang diperlukan.
Meski demikian, dirinya menyebut juga perlu dipikirkan risiko dari pembubaran lembaga, yakni terjadinya pengangguran baru dari pegawai honorer atau paruh waktu yang selama ini bekerja di lembaga tersebut.
Baca Juga: Hiraukan Pandemi Covid-19, Bos-Bos BUMN Ini Bersuka Ria, Bagaimana Respon Erick Tohir
Pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu berharap pemerintah benar-benar selektif bila hendak membubarkan lembaga yang dianggap tak produktif. "Cukup separuh dari 96 lembaga itu," tuturnya.
Mengandaikan bila bangsa ini tidak dalam keadaan sulit karena pandemi Covid-19 yang meluluhlantakan segala bidang, dirinya lebih sepakat bila lembaga dan komisi yang tidak produktif dipertahankan dengan catatan harus bisa diefektifkan dan ditingkatkan kinerjanya.
"Dalam pandangan saya sebagai wakil ketua MPR bidang hubungan antarlembaga, lembaga dibentuk untuk tujuan membantu kinerja pemerintahan," ujarnya.***