JURNALPALOPO - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menyebut penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 dilaksanakan lebih awal.
Hal itu dilakukan dengan harapan mampu mendukung penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan berbagai prioritas pembangunan strategis.
Adapun penyerahan DIPA Tahun 2021 kepada 8 Kementrian/Lembaga secara simbolis berdasarkan fokus belanja pemerintah tahun 2021 dan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan.
Baca Juga: Tes Kepribadian : Apakah Anda Sosok Berbakat atau Imajinasi Tinggi? Tentukan Lewat Gambar Pipa
Terkait proses penyusunan dan penetapan UU APBN tahun 2021, Menkeu juga mengatakan dilaksanakan tepat waktu ditengah pandemi Covid-19.
Disebutkan pula Menkeu, pokok - pokok APBN tahun Anggaran 2021 sebesar 2.750 Triliun diantaranya dimanfaatkan dalam mendukung kelanjutan penanganan pandemi Covid-19, mendukung reformasi pendidikan, dan reformasi dan perbaikan perlindungan sosial.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian, Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik dalam bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi harus pulih kembali.
Lanjut disampaikan Presiden, ABPN tahun 2021 akan fokus pada 4 hal yakni penanganan kesehatan yang masih dalam hal penanganan Covid-19 utamanya fokus pada Vaksinasi yang anggarannya berkaitan dengan sarana, prasarana, kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat di perlukan.
Baca Juga: Akankah Hak Istimewa Donald Trump Di Twitter dan Facebook Dicabut Pasca Biden Dilantik?
Kedua berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentang.
Ketiga, program pemulihan ekonomi, terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.
Dan keempat, untuk membangun pondasi yang lebih kuat kita akan melakukan reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dll.
Pada kesempatan itu pula Jokowi meminta kepada seluruh Menteri, Kepala lembaga dan kepala daerah untuk melakukan reformasi anggaran dan bisa menggerakkan ekonomi baik Nasional maupun di daerah, manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga: Tes Psikologi: Gambar yang Paling Menyerang Anda Mengungkapkan Hakikat Alam Bawah Sadar Anda
"Dan dalam menghadapi banyak ketidakpastian sekarang ini fleksibilitas dalam penggunaan anggaran sangat penting, tugas utama kita adalah memecahkan masalah rakyat, masyarakat dan membantu rakyat, dan perlu ke hati-hatian, transparansi akuntabilitas yang menjadi bagian mencegah dari pelaksanaan APBN maupun APBD", terang Jokowi.***